Dari KUA-PPAS Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ditemukan sebanyak 27 poin kejanggalan yang berpotensi 'merugikan' hingga Rp2,4 triliun. Salah satunya terkait pengadaan helm proyek untuk alat peraga siswa.
- Elvariza Opita
- Jumat, 08 November 2019 - 08:17 WIB
WowKeren - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 terus menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam rencana keuangan tersebut.
Alhasil DPRD DKI Jakarta pun bekerja ekstra menyisir setiap poin rencana anggaran tersebut. Hasil penyisiran ini pun tak main-main. Disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, total anggaran janggal di RAPBD ternyata mencapai Rp2,4 triliun.
Kejanggalan itu pun, ungkap Ima, masih dihasilkan dari penyisiran draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penyisiran ini pun harus dilakukan Ima bersama staf dan karyawan magang di F-PDIP.
Menurut Ima, penyisiran bisa dilakukan mendetail setelah ia meminta fraf kepada pihak Disdik DKI. Ia juga meminta agar draf tersebut dilengkapi sampai tingkat komponen.
"Saya minta duluan, ternyata kita masih menelusuri," kata Ima kala ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11). "Aku dibantu sama tim penyisir, anak magang Fraksi PDIP, (dan) nemuin hal-hal seperti ini."
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini pun menuturkan komponen yang dimasukkan dalam draf juga dinilai janggal. Menurutnya ada beberapa komponen yang dimasukkan dalam kegiatan yang tidak sesuai.
Sebagai contoh, Disdik DKI Jakarta mengajukan pengadaan pasir dan helm proyek yang masing-masing membutuhkan biaya Rp52 miliar dan Rp34 miliar. Namun kedua benda tersebut justru dimasukkan dalam daftar barang yang diperuntukkan sebagai alat peraga siswa.
"Contohnya pasir, aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini," jelas Ima, dilansir dari Suara, Jumat (8/11). Informasi perihal pasir dan helm proyek berharga fantastis ini sudah sempat disampaikan Ima kala menjadi narasumber dalam program televisi "Mata Najwa" edisi Rabu (6/11) kemarin.
Kejanggalan yang sampai Rp2,4 triliun itu terbagi dalam 27 poin. Beberapa di antaranya, ucap Ima, sudah diajukan untuk dikurangi atau dihilangkan. Namun masih ada 11 poin lagi yang perlu ditanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan RAPBD," pungkasnya. "Mungkin di Banggar juga (ditanyakan), nanti (setelah) komisi sudah selesai. Mungkin pas di Banggar nanti saya tanyain juga."
(wk/elva)
