PKS Tolak Wacana Pemerintah Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Nasional

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pada dasarnya setuju dengan evaluasi sistem Pilkada namun bukan berarti bahwa sistem langsung tersebut harus diubah.

WowKeren - Pemerintah menggulirkan wacana terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika nantinya sistem Pilkada diubah menjadi tidak langsung, dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pada dasarnya memang perlu adanya evaluasi terkait Pilkada langsung, namun tak serta merta berarti bahwa Pilkada langsung harus diubah. "Kita ingin perbaiki pilkada langsung, bukan diubah," kata Mardani dilansir dari Detik, Selasa (12/11).

Untuk itu, jika memang nanti dilakukan evaluasi terkait Pilkada langsung maka harus dilakukan dengan hati-hati. Evaluasi harus didasarkan pada data-data yang akurat. "Perlu hati-hati membuat keputusan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat," lanjutnya.


Pada dasarnya, PKS setuju jika ada evaluasi untuk memperbaiki sistem Pilkada langsung. Namun yang jelas, menurut Mardani, hasil Pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat. Oleh sebab itu, jika sistemnya diperbaiki lagi maka ia yakin bahwa hal itu juga akan membawakan hasil yang sepadan.

"Ada pro dan kontra nya. Posisi awal saya ingin threshold diturunkan jadi 7 persen," tegas Mardani. "Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politic masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus."

Terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa hal itu masih belum pasti sebab diperlukan pembahasan lebih lanjut. "Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Sebelumnya, menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai bahwa Pilkada langsung memakan biaya yang cukup tinggi. "Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi," kata Tito di Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait