Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setuju dengan adanya wacana evaluasi pilkada. Menurutnya, pilkada asimetris yang memiliki dua sistem pemilihan bisa menjadi salah satu solusi atas evaluasi pilkada langsung.
- Wahyu
- Selasa, 19 November 2019 - 15:52 WIB
WowKeren - Wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, beberapa pihak khawatir jika evaluasi pilkada akan menghilangkan hal rakyat dalam memilih kepala daerahnya.
Meskipun begitu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyetujui adanya evaluasi pilkada ini. Ia pun memberikan alternatif sistem pilkada yang baru sebagai jalan keluar mengatasi masalah pilkada langsung yang dinilai mengeluarkan banyak biaya.
Hasto mengatakan jika pilkada asimetris bisa menjadi salah satu solusi atas evaluasi pilkada langsung. Sistem Pilkada Asimetris yang dimaksud Hasto adalah pemerintah menerapkan dua sistem pemilihan berbeda yang penerapannya tergantung kondisi daerah.
Untuk daerah dengan tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, pilkada langsung menurutnya bisa diterapkan. Sementara itu, bagi daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya dinilai rendah, alternatifnya bisa melalui pilkada tak langsung.
"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan," ujar Hasto dalam keterangannya yang dilansir Kumparan pada Selasa (19/11). "Kita galakkan pemilu asimetris."
Hasto pun menyatakan jika PDIP sangat mendukung wacana melakukan evaluasi pilkada langsung yang dilontarkan Mendagri Tito Karnavian ini. Hal ini karena berdasarkan masukan dan pengalaman yang telah terjadi, pilkada langsung dapat memang memecah belah masyarakat. Ia kemudian menilai bahwa pilkada langsung memiliki dampak negatif yang justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi.
"Selain itu, pilkada langsung berbiaya tinggi," ungkapnya. "Sehingga kerap kali pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antar-calon."
Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga setuju jika pilkada langsung perlu dievaluasi karena berbiaya tinggi. Namun, ia mengatakan tak tepat jika evaluasi itu mengarah pada pengubahan mekanisme pilkada langsung menjadi tak langsung dimana kepala daerah harus dipilih DPRD.
Bivitri mengatakan bahwa permasalahan yang sebenarnya bukan berada di penyelenggaraan pilkada, namun di parpol. "Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya," kata Bivitri pada Minggu (17/11).
(wk/wahy)
