Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) meminta Presiden Jokowi tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menjalankan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kawasan Pegunungan Kendeng.
- Wahyu
- Selasa, 19 November 2019 - 16:03 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu, petani dari Kendeng sempat melakukan aksi mengecor kaki dengan semen di depan Istana Negara. Hal tersebut mereka lakukan untuk memprotes izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baru-baru ini, para petani dari Kendeng itu kembali memprotes Ganjar Pranowo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (19/11). Tindakan tersebut mereka lakukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memberikan izin pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. Padahal, dalam KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Pegunungan Kendeng sudah ditetapkan menjadi kawasan dilindungi.
Koordinator JMPPK Gunretno bersama sejumlah petani Kendeng pun mengadukan persoalan ini ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka ingin supaya Jokowi mengetahui bahwa rekomendasi KLHS untuk wilayah Pegunungan Kendeng tersebut tak dijalankan oleh Ganjar.
Tak hanya itu, mereka mengklaim memiliki bukti yang kuat untuk mengadukan Ganjar kepada Jokowi. "Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, enggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" kata Gunretno yang dilansir CNN Indonesia pada Selasa (19/11).
Gunretno mengatakan jika di wilayah tersebut, masih terdapat penambang yang legal maupun ilegal. "Fakta di lapangan tentang tambang yang di Pegunungan Kendeng ini merah sekali, ada yang legal, ada yang ilegal," ujarnya.
Gunretno meminta Moeldoko untuk meneruskan aduan mereka kepada Jokowi agar ia bisa membuat perintah melalui instruksi atau peraturan presiden terkait pelaksanaan KLHS. Apalagi, hingga hari ini aktivitas tambang masih terus berjalan di kawasan Pegunungan Kendeng.
"Kayaknya kami merasa ini kayak ada pembiaran gitu," ujar Gunretno. "Maka kami sampaikan Pak Moeldoko, gimana ini negara kita kalau pengerusakan ini terus dibiarkan. Ini harus ada tindakan tegas."
Menurut Gunretno, Moeldoko akan menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lembaga terkait untuk menindaklanjuti aduan itu. Gunretno pun akan terus memantau kelanjutan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Pegunungan Kendeng.
"Kalau pun ini tidak selesai-selesai ya Kendeng akan tetep terus bertanya," ujar Guretno. "Mungkin akan bertanya langsung pada Pak Jokowi juga."
(wk/wahy)
