Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkap alasan mengapa Presiden Jokowi ingin 'membabat habis' eselon di instansi pemerintahan. Ia mengaku jika Jokowi ingin agar pengurusan izin menjadi lebih mudah.
- Nidya Putri
- Rabu, 20 November 2019 - 14:12 WIB
WowKeren - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan alasan Presiden Joko Widodo yang berniat merampingkan jumlah eselon di instansi-instansi pemerintah. Disebutkan jika pemangkasan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia.
Tjahjo mengatakan jika Jokowi ingin agar kecepatan mengurus perizinan di Indonesia bisa secepat di Abu Dhabi. "Yang selalu beliau contohkan kalau di Abu Dhabi kan bisa sehari," katanya, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/11).
"Kita kan sampai berhari-hari," sambungnya. " Ini yang beliau ingin cepat karena menyangkut skala prioritas yang disampaikan bapak presiden di DPR saat pelantikan."
Ia juga menambahkan, jika eselon dipangkas maka mengurus perizinan membutuhkan paraf dari empat eselon, nantinya cukup dua saja ketika sudah dirampingkan. "Yang seharusnya izin harus diparaf eselon IV, eselon III, kenapa sih kok nggak langsung eselon II, tinggal eselon II memerintahkan di bawahnya segera proses," jelasnya.
"Intinya adalah perampingan, membangun efektivitas, dan efisiensi," lanjutnya. "Ini kalau terjadi akan sangat bagus. Jadi membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sangat sangat profesional."
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan jika Jokowi ini perampingan eselon ini segera dilakukan. "Bapak Presiden menginginkan secepatnya supaya melayani masyarakat nggak usah nunggu harian lah," tambahnya.
Tjahjo menjelaskan jika perampingan eselon tersebut bukanlah hal sulit. Ia bahkan mencontohkan Menteri BUMN Erick Thohir yang bisa memangkas deputi dari 7 menjadi 3 saja.
"Jangan (dibilang) sulit ya. Pada prinsipnya kita ingin merampingkan semua jabatan. Contohnya Pak Erick Thohir memangkas 7 deputi bisa, yang diganti menjadi 3," katanya. Pasalnya perampingan eselon tersebut menyesuaikan kebutuhan kementerian masing-masing.
"Jadi perampingan itu saya kira tergantung kebutuhan," pungkasnya. "Yang penting arahan Presiden, semua kementerian/lembaga itu rentang pengambilan keputusannya itu diperpendek."
(wk/nidy)
