WowKeren - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ikut buka suara menanggapi ramainya polemik aset First Travel yang disebut-sebut bakal diserahkan ke negara. Ia meminta agar aset-aset tersebut dikembalikan kepada para calon jemaah yang urung berangkat ke Tanah Suci.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa aset milik bos First Travel yang dianggap merupakan hasil penipuan tidak akan diserahkan ke jemaah, melainkan diserahkan ke negara. Ma'ruf tidak sepakat dengan hal ini.

"Ya itu kan dananya jemaah yang dipakai First Travel," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/11). "Karena itu ketika aset disita ya harus dikembalikan ke jemaah."

Pengembalian aset tersebut, dikatakan Ma'ruf, dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan pengadilan. Aset itu nantinya bisa dibagikan sesuai dengan penghitungan yang adil dan merata bagi para jemaah, meski tidak bisa secara seratus persen dikembalikan.

"Itu bisa dikumpulkan, dibagi, tentu kalau tidak bisa 100 persen tapi berapa persennya (yang dikembalikan)," lanjut Ma'ruf. "Nanti kita serahkan kepada pihak otoritas mereka punya mekanisme sendiri. Caranya adil, yang penting itu prinsipnya adil."

Sesuai putusan MA, pemilik First Travel, Andika divonis 20 tahun penjara dan istrinya, Annisa 18 tahun penjara. Kemudian, sesuai permintaan jaksa penuntut umum, hasil rampasan aset itu diminta dikembalikan pada jemaah.

Keputusan MA untuk merampas aset pelelangan First Travel agar diserahkan negara menuai kontroversi, terutama dari pihak korban. Putusan tersebut dinilai tidak adil sebab seharusnya aset itu menjadi hak mereka yang harus dikembalikan.

"Kami yang dirugikan, mengapa negara yang diuntungkan," ujar salah satu korban, Asro, di Jakarta, Jumat (15/11). "Kami tidak dapat menerimanya. Semestinya hasil lelang diperuntukkan bagi jamaah."

Keputusan MA untuk merampas apa yang menjadi hak para jemaah dianggap sangat menyakitkan para korban. Sebab seharusnya, negara bisa melindungi rakyatnya. "Bukan justru mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat," tegas Asro.