Ketum PA 212, Slamet Maarif, menyebut pihaknya telah memgantongi rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta terkait pelaksanaan reuni akbarnya. Ketika dikonfirmasi, Anies pun memberikan respons tak terduga.
- Elvariza Opita
- Jumat, 22 November 2019 - 20:32 WIB
WowKeren - Reuni akbar Persaudaraan Alumni 212 sedianya digelar pada 2 Desember 2019 mendatang. Bertempat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, acara bertajuk "Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212" ini diketahui menuai banyak penolakan.
Kendati demikian, PA 212 justru enggan ambil pusing. Pasalnya PA 212 mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Alhamdulillah perlu kita informasikan insya Allah semua berjalan dengan baik dan lancar," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, Kamis (21/11). "Karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan."
Namun ketika dikonfirmasi, Anies justru memberikan reaksi tak terduga atas pernyataan Slamet itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu justru terheran-heran dan balik mempertanyakan maksud dari rekomendasi.
"Rekomendasi? Rekomendasi itu apa ya?" ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/11). Anies pun mengaku tak tahu soal adanya rekomendasi darinya kepada PA 212.
Menurut Anies, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk acara apapun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jelas Anies, hanya mengeluarkan izin untuk penggunaan Monas sebagai lokasi acara.
"Penggunaan Monas, sifat pemprov adalah pasif," kata Anies, dilansir oleh Suara. "Artinya ada pihak yang mengajukan untuk meminjam, kemudian pemprov review dan dari situ memutuskan apakah meminjamkan atau tidak."
Anies membenarkan ada permintaan izin untuk menggunakan kawasan Monas pada 2 Desember 2019 mendatang. Namun demikian ia mengaku belum melihat surat pemberitahuan secara rinci.
Selain itu, izin pun tak hanya dikeluarkan dari pihak Pemprov. Sebab harus ada izin keramaian dari Polda Metro Jaya untuk mengadakan suatu acara.
"Saya belum lihat surat permohonannya. Tapi secara prinsip dari diskusi itu akan dapat izin," pungkas Anies. "Dari sisi DKI akan memberikan izin dari sisi tempat, adapun untuk keramaian atau keamanan harus dari kepolisian."
(wk/elva)
