Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah jika pemerintah berencana untuk membentuk polisi masjid yang diterjunkan untuk mengawasi agar masjid tak dipakai untuk membangun narasi kebencian.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 03 Desember 2019 - 07:33 WIB
WowKeren - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi wacana dibentuknya polisi masjid guna mengawasi tempat ibadah umat muslim itu. Ia mencoba meluruskan wacana tersebut.
Ma'ruf membantah jika pemerintah berencana untuk membentuk polisi masjid yang sengaja diterjunkan untuk melakukan pengawasan guna memastikan agar tempat ibadah tidak dipakai sebagai sarana untuk membangun kebencian. Sebab menurutnya, jika masjid digunakan sebagai lokasi untuk membangun narasi kebencian maka hal itu bisa mengancam persatuan bangsa.
"Bukan begitu," kata Ma'ruf di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (2/12). "Maksudnya itu supaya masjid jangan digunakan untuk membangun narasi-narasi kebencian, permusuhan, sehingga menimbulkan itu (perpecahan)."
Oleh sebab itu, ia ingin agar hal-hal semacam itu bisa diantisipasi. Meski demikian, bukan berarti harus dibentuk yang namanya polisi masjid. "Karena itu maka perlu adanya semacam (antisipasi) pada masjid-masjid itu diberikan pengertian lah. Bukan diawasi begitu, ada polisi masjid, ndak bukan begitu," tambah wakil presiden.
Ia meminta agar dakwah yang disampaikan kepada publik melalui masjid tidak memicu permusuhan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa masjid-masjid di Indonesia perlu mendapatkan bimbingan. "Perlu adanya bimbingan pada masjid, supaya masjid-masjid itu tahu. Jangan sampai ada narasi-narasi, penyampaian khotbah-khotbah, dakwah-dakwah yang menimbulkan permusuhan," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, Ketua MUI nonaktif tersebut menyampaikan keinginannya agar masjid bisa menjadi sarana dakwah yang bisa menyalurkan sesuai ajaran Islam. Tak hanya itu, masjid juga harus dijaga dari ajaran yang tidak sesuai dengan visi para ulama.
Sementara itu, pihak kepolisian siap menerjunkan personel untuk melakukan pendekatan masyarakat dari bawah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengaku siap bekerja sama dengan TNI serta perangkat daerah setempat untuk melakukan deradikalisasi
"Tentu kita akan mulai dari bawah," kata Argo , Jakarta Selatan, Selasa (26/11). "Kami koordinasi dengan TNI, Babinsa, pak lurah, pak kades dan sebagainya. Di lingkungannya satu per satu kita sentuh dengan deradikalisasi."
(wk/zodi)
