Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan agar presiden menjabat 3 periode. Meski demikian, NasDem mendukung jika MPR melakukan kajian terkait hal itu.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 03 Desember 2019 - 14:40 WIB
WowKeren - Partai Nasional Demokrat (NasDem) buka suara menanggapi ramainya pro kontra usulan perubahan masa jabatan presiden. Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dalam rencana amendemen UUD 1945. Meski demikian, NasDem mendukung jika ada kajian semacam itu.
"Saya kira apa yang disampaikan itu hanya kajian-kajian atas dasar banyaknya usulan-usulan terkait masa jabatan presiden yang muncul," kata Irma dilansir CNN Indonesia, Selasa (3/12). "Bukan berarti NasDem yang mengusulkan hal itu, namanya juga kajian."
Pernyataan Irma tersebut menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengatakan jika usulan penambahan masa jabatan presiden seolah-olah menampar mukanya.
Irma menilai bahwa tidak ada salahnya jika MPR melakukan kajian terkait amendemen UUD 1945 yang berkaitan dengan masa jabatan presiden. "Karena UUD 1945 yang asli yang belum diamendemen bahkan men-tata-kan masa jabatan presiden boleh berkali-kali sepanjang dikontestasikan terlebih dahulu setiap lima tahun sekali," lanjut Irma.
Lebih lanjut, Irma menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus untuk melakukan kajian untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Sebab menurutnya, sistem presidensial di Indonesia masih belum diterapkan secara utuh.
"Sementara itu parlemen fokus pada penguatan kontrol dan legislasinya," lanjut Irma. "Karena sekarang ini sistem presidensial kita masih setengah-setengah bercampur dengan parlementer."
Sebelumnya, NasDem sempat menanggapi pernyataan Jokowi yang merasa dijerumuskkan akibat usulan tersebut. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjelaskan jika wacana tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pribadi Jokowi. Oleh sebab itu, Willy meminta Jokowi untuk tidak terbawa perasaan.
"Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Nah gimana aspirasi itu benar atau tidak maka harus diuji," kata Willy di Senayan, Jakarta, Senin (2/12). "Harus dikaji, uji, diskusikan. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper ya. Itu justru aspirasi publik."
(wk/zodi)
