Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa motif para pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) melakukan korupsi bukan disebabkan karena kurangnya gaji, namun sifat tamak dalam diri.

• Zodiak Yanuarita
• Senin, 09 Desember 2019 - 13:42 WIB

WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani melayangkan sindiran pada para pejabat negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan korupsi. Sri menyebut bahwa motif mereka melakukan korupsi bukan karena kurangnya gaji sebab gaji yang dibayarkan pada mereka jumlahnya relatif besar.

Menurutnya, alasan para pejabat nekat merampok uang negara disebabkan karena sifat tamak yang ada dalam diri masing-masing. Oleh sebab itu, tak peduli sebesar apapun gaji mereka jika sifat tamak masih menyelimuti hati maka hal itu akan berujung pada perilaku korupsi.

"Mau digaji berapa pun ya kalau digoda dengan miliaran atau triliun nggak akan ada yang namanya menteri gajinya miliar, nggak ada," kata Sri di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/12). "Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau nggak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja."

Oleh sebab perintah pun telah berupaya untuk memberikan gaji yang layak pada para pegawai negara. Dengan begitu, diharapkan bisa meminimimalisir perilaku korupsi. "Kalau dulu nggak mungkin karena gajinya nggak memungkinkan untuk hidup. Jadi harus dipotong dulu satu alasan untuk korupsi yaitu bahwa mereka nggak mungkin hidup jujur karena memang gajinya habis hanya untuk seminggu atau 10 hari," jelas Sri.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kemudian berbicara mengenai faktor yang menjadi pangkal alasan yang memunculkan perilaku korupsi. Selama ini, alasan untuk melakukan korupsi adalah apakah para pejabat tersebut dibayar sesuai kompetensinya, tanggung jawabnya dan tantangan yang dihadapinya.

"Kalau kita anggap ada semacam ketidakseimbangan, di mana orang yang menempati jabatan strategis dan kalau di luar dia bisa ditawari gaji sangat besar," ujar Sri. "Namun di dalam kementerian atau di dalam ASN dapat gaji yang sangat rendah maka itu kita sebetulnya mendzolimi karena memberikan godaan terus menerus."

Meski demikian, bukan berarti ASN harus digaji setinggi-tingginya. Namun yang jelas, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan gaji. "Tapi kalau kita katakan sebagai ASN harus sama dengan harga di market itu juga nggak benar. Tapi paling nggak kita harus kurangi gap sehingga tidak menjadi alasan awal (korupsi)," pungkasnya.