Nadiem Makarim akan membuat program baru pengganti Ujian Nasional yakni asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua program tersebut akan dilaksanakan di tengah jenjang sekolah.
- Anis Rosella Pitaloka
- Kamis, 12 Desember 2019 - 14:40 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) di tahun 2021 nanti. Hal ini diputuskannya usai melakukan survei dan diskusi denhan siswa, guru, kepala sekolah, dan juga orangtua.
Alasan utama Nadiem mengganti UN adalah karena materi UN dinilai terlalu padat. Selain itu, UN juga dianggap menjadi beban psikologi bagi banyak sekali siswa, orangtua dan guru selama ini.
Sebagai gantinya, di tahun 2021 nanti Nadiem akan membuat program baru pengganti Ujian Nasional yakni asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Kedua program tersebut akan dilaksanakan di tengah jenjang sekolah, yakni kelas 4, kelas 8 dan kelas 11.
Asesmen kompetensi minimum sendiri merujuk kepada dua hal, yakni literasi dan numerasi. "Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," papar Nadiem yang dilansir Kompas pada Kamis (12/12).
Selanjutnya, numerasi merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Penilaian kompetensi minimum ini nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. "Tetapi nanti lebih ke penguasaan konten atau materi. Ini tetap berdasarkan kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang diperlukan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya," ujar Nadiem.
Sementara itu, program selanjutnya adalah survei karakter. Dalam survey tersebut siswa akan diuji mengenai beberapa penerapan nilai, misalnya toleransi, gotong royong, pemahaman Pancasila dan sebagainya. Survei karakter ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekosistem sekolah di luar aspek kognitif.
"Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan," ungkap Nadiem. "Tujuannya, menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan Sekolah."
Nadiem Makarim mengatakan jika asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tidak akan dilakukan tepat sebelum siswa lulus sekolah. "Pelaksanaan ujian (penilaian kompetensi) tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8 atau kelas 11," ujarnya.
Hal ini diatur supaya para siswa, guru dan sekolah masih bisa melakukan perbaikan. "Sehingga sebelum siswa lulus, ada waktu kepada semua elemen pedidikan untuk melakukan perbaikan," tutur Nadiem.
Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari potensi munculnya stres bagi siswa dan orangtua sebagaimana yang terjadi saat penerapan UN. "Dengan begitu, tidak lagi menimbulkan stres bagi orangtua dan anak. Karena sifat penilaian ini adalah formatif yang artinya harus berguna bagi guru, sekolah dan individu siswa untuk memperbaiki dirinya," ujar Nadiem.
(wk/aros)
