Kabar terkait nama-nama calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK sempat beredar di masyarakat. Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memberikan tanggapan singkat terkait masalah tersebut.
- Nidya Putri
- Jumat, 13 Desember 2019 - 13:51 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah mengungkap bahwa dirinya telah menunjuk lima orang yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia pun mengatakan jika keputusannya itu final.
Namun, orang nomor satu di Indonesia itu masih belum mau untuk mengumumkan siapa saja kelima orang yang akan mengawasi kinerja lembaga antirasuah. "Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Jokowi usai memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).
Baru-baru ini beredar nama-nama kandidat anggota Dewas KPK. Sejumlah nama yang beredar adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Romli Atmasasmita, Indriyanto Seno Adji, Gayus Lumbuun, Adi Toegarisman, Yusril Ihza Mahendra, serta Taufiqurrachman Ruki.
Menanggapi kabar yang beredar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar banyak terkait nama-nama yang masuk dalam bursa calon anggota Dewas tersebut. KPK mengaku akan menunggu informasi resmi dari Presiden Jokowi. "Kita tunggu saja dari Presiden," singkat Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (13/12).
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa penunjukan Dewas KPK memang dilakukan oleh Presiden. Namun, selanjutnya proses pemilihan akan melewati panitia seleksi (Pansel) dalam pemilihan.
"Untuk pertama kali, dewan pengawas itu diangkat Presiden, hak prerogatif," kata Mahfud di Kantor Komenko Polhukam, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12). "Nanti untuk berikutnya mungkin pakai pansel."
Mahfud memastikan bahwa nama-nama yang akan mengisi posisi Dewan Pengawas KPK sudah masuk. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa saja yang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK itu. "Biar saja Presiden, kewenangan penuh sesuai UU," kata dia.
(wk/nidy)
