Kasus suap DPR PAW yang melibatkan caleg PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bergulir makin panas. Kendati demikian, PDIP justru tegas menolak dikaitkan dengan kasus itu.
- Elvariza Opita
- Senin, 13 Januari 2020 - 14:36 WIB
WowKeren - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menjadi sorotan publik. Pasalnya partai yang menjadi naungan karier politik Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus suap antara caleg Harun Masiku dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Sebagai pengingat, Harun diduga memberikan uang senilai Rp900 juta kepada Wahyu demi memuluskan langkahnya ke Senayan. Ia memang memohon agar bisa menjadi anggota DPR RI lewat mekanisme pergantian antar waktu (PAW), menggantikan caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik.
Menanggapi kasus tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun angkat bicara. Politikus yang diisukan juga terlibat dalam kasus suap itu mengklaim pihaknya, dalam hal ini PDIP, sebenarnya tengah menjadi korban framing media.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan persoalan PAW sebenarnya sangat sederhana. Undang-undang telah mengatur bahwa proses PAW merupakan kewenangan partai. Oleh karena itu, tak boleh ada pihak yang menegosiasi kewenangan tersebut.
Termasuk apabila ada oknum yang menggunakan urusan PAW sebagai "lahan" untuk mencari tambahan pundi-pundi. Secara tersirat, Hasto pun meminta publik untuk lebih fokus kepada pihak tak bertanggung jawab itu alih-alih ke partai politik yang menaungi oknum.
Sebab, imbuh Hasto, bila ada pihak yang berusaha menegosiasi KPU dalam proses PAW, maka hal itu di luar tanggung jawab partai. "Jadi persoalan PAW yang kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi, itu di luar tanggung jawab PDIP," jelas Hasto ditemui di sela acara Rakernas dan HUT PDIP ke-47 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).
Hasto pun mengaku heran, mengapa setiap kali parpolnya mengadakan acara besar, selalu ada persoalan yang menyita perhatian. Namun demikian, Hasto menilai pihaknya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi masalah yang ada, termasuk soal Harun Masiku ini.
"Setiap kami mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti ini, sebagaimana Kongres ke-IV, Kongres ke-V, Rakernas I, ada persoalan," ujar Hasto. "Dan itu bukan sebuah kebetulan."
"Karena itulah, lahir batin kami telah menyiapkan diri," imbuhnya. "Karena tanggung jawab sebagai warga negara harus menjunjung hukum tanpa kecuali."
(wk/elva)
