Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan indikasi memburuknya perlindungan HAM dan kebebasan sipil bisa dilihat dari peningkatan kasus pelanggaran hak yang terjadi di berbagai sektor.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 16 Januari 2020 - 09:59 WIB
WowKeren - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berbicara mengenai kondisi pelanggaran HAM dan kebebasan hak sipil sepanjang 2019. Mereka mencatat bahwa sepanjang 2019, kedua hal itu memburuk.
Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan bahwa indikasi memburuknya perlindungan HAM dan kebebasan sipil di RI bisa dilihat dari peningkatan kasus pelanggaran hak di berbagai sektor. Tak menutup kemungkinan, di tahun ini kondisi itu akan terus berlanjut.
"Tahun kemarin (2019) itu memburuk," kata Asfinawati di Jakarta, Rabu (15/1). "Sehingga kami memproyeksikan tahun 2020 akan menjadi tahun yang mengancam kehidupan rakyat atau warga."
Ia kemudian menjelaskan salah satunya terkait kasus pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat di tempat publik. YLBHI mencatat ada 87 kasus yang meliputi pembatalan izin kegiatan, penghalangan kegiatan, razia, hingga pembubaran paksa kegiatan.
Begitu pula dengan praktik kriminalisasi terhadap pembela HAM. Seperti yang terjadi pada pengacara YLBHI Era Purnama Sari.
"Bukan mau mengatakan pembela HAM lebih tinggi daripada mereka yang dibela, tapi kalau orang yang membela saja -demi hukum- mendapatkan serangan, kriminalisasi, apalagi yang dibela?" tegas Asfinawati. "Padahal seorang advokat, melakukan pembelaan adalah bagian dari tugas yang dijamin UU."
Tak cukup sampai di situ, proses peradilan juga dinilai sarat akan pelanggaran hak. "Penegakan hukum, sekarang (justru) jadi bagian dari pelanggaran HAM," ungkap Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.
Dengan adanya rentetan pelanggaran yang terjadi, YLBHI menilai bahwa kondisi tahun ini akan semakin mencemaskan. Ditambah lagi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang cenderung menitikberatkan pada investasi dan pembangunan.
"Dan yang lebih mengerikan, trennya bukan sekadar di praktik lapangan arah buruk negara ini," lanjut Isnur. "Tetapi semakin hilangnya atau semakin buruknya arah HAM dalam gagasan bernegara dalam sisi pemerintah, visi kepala negara dan statement pejabat dan lain-lain yang hadir dalam keseharian dan diwujudkan dalam praktik rencana kebijakan."
(wk/zodi)
