Pemerintah Pusat Disalahkan Soal Banjir Jakarta, Menteri Basuki: Semua Tanggung Jawab
Nasional

Pemerintah Provinsi DKI sempat menyalahkan pemerintah pusat terkait banjir yang terjadi di kawasan Underpass Gandhi Kemayoran pada Sabtu (25/1). Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki pun turut angkat bicara.

WowKeren - Banjir kembali melanda ibu kota DKI Jakarta pada Jumat (24/1) lalu usai hujan mengguyur sejumlah wilayah. Bahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Subejo menyatakan terdapat sekitar 17 titik banjir hingga pukul 10.00 WIB.

Adapun daerag yang terendam banjir hingga Sabtu (25/1), adalah Underpass Gandhi Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal ini lantas membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menuding pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Underpass Kemayoran (UP Gandhi School) merupakan kewenangan PPK Kemayoran," jelas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, dilansir CNN Indonesia pada Sabtu (25/1). "Kapasitas pompa yang dimiliki (PPK Kemayoran) jauh dari cukup."

Menanggapi tudingan Pemrpov tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun buka suara. Ia menjelaskan jika Underpass Kemayoran terletak di Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Sehingga semua pihak berkepentingan harus bertanggung jawab dengan yang terjadi di fasilitas tersebut.


"Kalau yang namanya ibu kota negara semua bertanggung jawab. Jangan kewenangan-kewenangan gitu, itu apa?" ujar Basuki di proyek terowongan Nanjung, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1). "Harus tanggung jawab semuanya. Itu di Jakarta, kalau ada apa-apa saya ikut tanggung jawab."

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa ibu kota negara seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. "Saya ini mengerjakan pompa di kali-kali yang sekarang sudah saya serahkan ke DKI," paparnya. "Jadi jangan memisah-misahkan. Kecuali di provinsi lain, ini ibu kota negara jadi khusus, harus bertanggung jawab. TNI juga langsung turun."

Sebelumnya, Basuki juga menyampaikan permasalah yang harus ditangani dari kejadian banjir underpass Kemayoran saat di DPR. "Underpass di Indonesia ada sekitar 50. Tapi tidak semua banjir. Artinya ada sesuatu kalau kebanjiran," ungkapnya.

Dari evaluasi Kementerian PUPR, underpass Kemayoran harus dimodifikasi. Menurutnya, desain jalan dan drainase underpass perlu diperbaiki. "Jadi Kemayoran kami evaluasi harus ada modifikasi drainase dan jalannya," pungkasnya. "Jadi jalan turun dan air semua menuju situ. Ditambah lagi cuma ada pompa nggak kuat. Perlu modifikasi desain."

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya siap mengatasi banjir yang terjadi si seluruh kawasan Ibu Kota, tanpa konteks "membantu". Hal ini disampaikan Anies setelah mendapatkan kritik dari pihak Istana Negara.

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait