Usul Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS untuk membuat ganja sebagai komoditas ekspor menjadi sorotan berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel pun buka suara.
- Nidya Putri
- Jumat, 31 Januari 2020 - 14:22 WIB
WowKeren - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli mengusulkan agar tanaman ganja dijadikan komoditas ekspor. Usul tersebut disampaikan Rafli kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Rafli menjelaskan bahwa ganja bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Menurutnya, ganja tak melulu harus dipandang sebagai tanaman negatif. Tanaman yang menurutnya mudah dikembangkan di Aceh tersebut bisa dijadikan sebagai komoditas ekspor. Ia pun mengaku siap untuk menyiapkan lahan untuk rencana itu.
"Misalnya, ganja ini. Entah untuk kebutuhan farmasi atau apa aja jangan kaku lah kita harus dinamis," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. "Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ini ganja harus jadi komoditas ekspor bagus."
Tentunya usul tersebut lantas menjadi sorotan dari berbagai pihak. Meski begitu, Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengaku belum mengetahui maksud PKS.
"Saya belum mempelajari apa maksud dan tujuannya ataupun bagaimana kerangka," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1). Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut.
Fadjroel lantas mengatakan jika ia perlu mempelajari usul tersebut secara utuh sebelum berpendapat. "Saya tidak ingin, kami tidak ingin memberikan pendapat langsung sebelum mencoba mempelajarinya secara lebih," ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menanggapi usulan tersebut hanya menilai mungkin ada perubahan paradigma politik di Fraksi PKS sehingga muncul usulan ekspor ganja tersebu. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi sendiri menyatakan bahwa menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Namun, ia tidak mau berkomentar lebih jauh soal kemungkinan perubahan paradigma politik di PKS, karena hal tersebut dinilai merupakan urusan internal partai.
"Mungkin saja ada perubahan paradigma politik di Fraksi PKS," ujar politisi yang akrab disapai Awiek tersebut, dilansir CNN Indonesia pada Jumat (31/1). "Kami tidak berhak mencampurinya karena itu urusan rumah tangga mereka."
(wk/nidy)
