Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama investasi dengan Tiongkok, pemerintah mengusung konsep 'business to business'.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 31 Januari 2020 - 15:02 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait anggapan yang menilai dirinya memberikan keistimewaan untuk investasi dari Tiongkok. Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu mengedepankan skema yang baik dalam menyambut investasi-investasi asing yang masuk.
Sementara Tiongkok, kebetulan memang mengusung skema konsep business to business (b to b) dengan pemerintah Indonesia. Hal ini berarti kesepakatan investasi tak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan lebih kepada perusahaan yang melakukan kerja sama dan juga perusahaan Tiongkok yang akan berinvestasi.
Pola seperti ini berbeda dengan konsep investasi yang dijalin dengan Jepang. Jika dengan Tiongkok lebih banyak memakai konsep b to b, maka dengan Jepang Indonesia lebih banyak menggunakan konsep g to g alias government to government. Oleh sebab itu, Luhut tak sepakat dengan anggapan komunis yang dialamatkan.
"Yang paling banyak minta government guarantee itu Jepang," kata Luhut, Kamis (30/1). "Cina belum. Semua b to b. Tapi orang ribut bilang komunis komunis saja. Urusannya apa. Uang itu tidak bertuhan itu."
Selain itu ia juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima investasi dari negara mana saja selama investasi itu saling mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika memang investasi yang akan dilakukan justru berpotensi memberatkan pemerintah Indonesia, tentu pemerintah akan berpikir ulang.
"Jadi kadang-kadang tidak rasional," ujar Luhut. "Mau Cina, mau komunis, mau kapitalis, mau apa. Ya asal ada interest nya saja."
Sebagai informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dari Tiongkok ke Indonesia mencapai 4,74 miliar dolar AS pada 2019. Jumlah ini naik dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 2,37 miliar dolar AS pada 2018.
Terkait banyaknya jumlah investasi dari Tiongkok, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa negara tirai bambu tersebut memang agresif untuk memborong berbagai proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. Senada dengan Luhut, Bahlil menyebut bahwa Indonesia membuka pintu investasi bagi negara mana saja.
(wk/zodi)
