Sekda DKI Jakarta, Saefullah, kembali melemparkan tanggung jawab soal banjir di Underpass Kemayoran kepada pemerintah pusat. Apalagi kini wilayah tersebut kembali terendam air setinggi 4 meter.
- Elvariza Opita
- Senin, 03 Februari 2020 - 12:44 WIB
WowKeren - Jakarta boleh dibilang baru merasakan "kering" alias bebas dari banjir selama sepekan belakangan. Pasalnya hujan deras yang terjadi pada akhir Januari 2020 kemarin menyebabkan sejumlah wilayah, termasuk Underpass Kemayoran mengalami banjir sampai setinggi 3 meter.
Kering sepekan, kekinian Ibu Kota kembali dikepung air akibat guyuran hujan deras. Underpass Kemayoran pun kembali terendam air berwarna cokelat sampai setinggi empat meter.
Banjir itu pun membuat Pemprov DKI Jakarta turun tangan. Dilaporkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, turun ke lapangan untuk meninjau langsung penanganan banjir di sana.
Mengerahkan sejumlah pihak seperti pemadam kebakaran dan karyawan pemda setempat, Saefullah mengawasi langsung proses penyedotan air agar underpass bisa segera dilalui kendaraan. Belakangan pun terungkap bahwa proses pengeringan underpass Kemayoran bisa memakan waktu sampai 2-3 hari.
"Saya sudah minta Pak Lurah, Pak Camat, Damkar kita untuk lakukan ini. Jangan menunggu, kerjakan saja secepat-cepatnya. Usahakan bisa kering karena ini dibutuhkan warga juga," tegas Saefullah.
Dan seperti sebelumnya, Saefullah pun kembali "menyindir pedas" pihak pemerintah pusat akibat banjir ini. Seperti diketahui, underpass Kemayoran merupakan wilayah kewenangan PPK Kemayoran di bawah Kemensetneg.
Saefullah lantas menyarankan agar sistem drainase di underpass Kemayoran dievaluasi. Ia menyarankan agar sistem drainase di Ancol ditiru oleh PPK Kemayoran.
"Tadi saya coba telusuri ini, saya dari pintu selatan belok ke sini flyover kiri. Saya sarannya PPK Kemayoran ini, drainase Kemayoran mesti dievaluasi, ada sistem polder sendiri," ujar Saefullah, Minggu (2/2).
PPK Kemayoran lantas angkat bicara soal imbauan Saefullah itu. Direktur Perencanaan dan Pembangunan PPK Kemayoran, Riski Renando, mengklaim pihaknya telah membahas hal tersebut jauh sebelum diimbau. Namun sampai kini pembahasan itu belum ada titik temu karena merupakan perencanaan jangka panjang.
"Perencanaan jangka panjang. Ini kan masih dalam taraf perencanaan dengan PUPR untuk sistem drainase kawasan. DKI terlibat juga nanti," tegas Riski, dikutip dari Kompas pada Senin (3/2).
(wk/elva)
