Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya menilai para WNI mantan simpatisan ISIS yang telah membakar paspornya tidak bisa kembali ke Indonesia.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 06 Februari 2020 - 19:04 WIB
WowKeren - Rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) bekas simpatisan ISIS kini tengah ramai dibahas. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan sinyal tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun buka suara. Fadli rupanya tidak setuju dengan Jokowi terkait isu ini.
"Menurut saya tidak tepat," tutur Fadli setelah menghadiri acara peringatan HUT Gerindra yang ke-12 di Jakarta Selatan pada Kamis (6/2) hari ini. "Karena bagaimanapun mereka itu warga Indonesia."
Menurut Fadli, pemerintah harus mengambil satu kajian dalam fenomena Foreign Terrorist Fighter (FTF) alias teroris lintas batas. Pasalnya, terdapat anak-anak yang tidak tahu apa-apa di antara 660 WNI terduga teroris lintas batas.
Mengutip laporan BBC Indonesia, Fadli menyebutkan bahwa ada anak yang dibawa ayahnya ke luar Indonesia. Sang ayah baru menyadari kesalahannya usai mendekam di penjara. Berdasarkan peristiwa tersebut, Fadli menilai bahwa ayah dan anak itu tersesat.
"Kalau memang mau kembali, ya harus kita kembalikan jalan ke yang benar sebagai warga negara," jelas Fadli. "Jadi jangan begitulah, jangan memakai perasaan, tapi lihat secara kasuistis."
Lebih lanjut, Fadli menyebut bahwa WNI yang memang terlibat dalam gerakan terorisme dapat dikecualikan dalam rencana pemulangan. Tapi Fadli juga menekankan ada WNI yang dibawa ke luar negeri oleh anggota keluarganya dan tak tahu apa-apa.
"Kecuali mungkin orang-orang yang memang secara sadar melakukan tindakan-tindakan yang sudah merugikan banyak orang, terorisme dan sebagainya," pungkas Fadli. "Tapi ada juga dari mereka itu yang terbawa saja, bahkan keluarganya pun tidak tahu apa-apa."
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya menilai para WNI eks ISIS yang telah membakar paspornya tidak bisa kembali ke Indonesia. Namun sang Presiden mengaku bahwa ketentuan tersebut masih akan dibahas lagi dalam rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah Kementerian.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (bisa)," tutur jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (5/2) hari ini. "Tapi masih dirataskan."
(wk/Bert)
