Ketimbang Pulangkan Eks ISIS, Pemerintah Diminta Utamakan TKI Tanpa Kewarganegaraan di Malaysia
Nasional
Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISIS

P3WNI di Malaysia mengatakan bahwa memulangkan tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa kewarganegaraan di malaysia lebih penting daripada memulangkan eks ISIS yang terpapar paham radikal.

WowKeren - Wacana pemerintah untuk memulangkan warga negara yang merupakan anggota ISIS di Suriah menuai pro dan kontra. Tak sedikit pihak yang menolak agar pemerintah mengurungkan niat tersebut.

Penolakan salah satunya datang dari Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI (P3WNI) di Malaysia. Daripada mewacanakan untuk memulangkan eks WNI ISIS yang mana hal itu juga menuai berbagi polemik, P3WNI menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan pemerintah.


Sekretaris P3WNI, Zainul Arifin, mengatakan bahwa memulangkan tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa kewarganegaraan di malaysia lebih penting daripada memulangkan eks ISIS yang terpapar paham radikal.

"Harusnya pemerintah turun lapangan, sapa TKI yang ada di pelosok kebun Malaysia," kata Zainul dilansir Kompas, Senin (10/2). "Ini yang lebih penting ketimbang bahas isu ISIS."

Pasalnya, para TKI tanpa kewarganegaraan yang bekerja di Malaysia tersebut tidak bisa pulang ke tanah air lantaran dokumen yang kurang lengkap. Para WNI tersebut umumnya bekerja di sektor perkebunan yang tersebar di wilayah Malaysia. Padahal, masalah ini sudah lama bergulir namun tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah.

"Sudah dari dulu permasalahannya," tegas Zainul. "Tapi tidak pernah selesai. Entah sampai kapan pemerintah serius."

Tak sedikit dari TKI yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut banyak menikah dengan warga negara Malaysia. Bahkan sebagian sudah ada yang memiliki keturunan. Namun mirisnya, nama mereka tidak tercantum sebagai orang tua lantaran tidak adanya dokumen.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 40 ribu TKI di Malaysia yang saat ini belum memiliki kewarganegaraan yang jelas. TKI tersebut berangkat tanpa dokumen sehingga tidak bisa dilacak asal usulnya untuk pengurusan dokumen yang baru.

Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlanjut, Zainul khawatir justru akan membawa permasalahan sosial di kemudian hari. Tak menutup kemungkinan juga kondisi semacam ini bisa menurunkan harga diri bangsa.

"Dari penelitian yang kami lakukan terhadap responden, 85 persen terkendala perizinan dokumen dan pulang kampung," kata Zainul. "10 persen soal gaji dan 5 persen permasalahan pidana khusus (penjualan orang)."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts