Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku kurang setuju dengan DPRD yang memutuskan pemilihan Wakil Gubernur DKI dilakukan menggunakan sistem voting tertutup.
- Nidya Putri
- Jumat, 21 Februari 2020 - 20:56 WIB
WowKeren - Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan dengan sistem voting tertutup. Dimana masing-masing anggota dewan memiliki satu suara dan memilih dengan rahasia.
Sayangnya, keputusan tersebut masih belum bisa diterima secara lapang dada oleh Gerindra DKI. Pasalnya, mereka mengaku kecewa dengan sistem voting yang tertutup tersebut.
Adapun Gerindra sepakat dengan sistem tertutup itu lantaran tak ingin berdebat dengan PKS. "Sebenarnya, hampir semua sepakat (voting) terbuka, tapi karena PKS ngotot (tertutup), ya sudahlah biar cepat," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.
Ia menyebutkan bahwa Gerindra mengikuti keinginan awal dari DPW PKS DKI Jakarta yang memberi alasan untuk mencegah adanya politik uang. "Kita Gerindra, kita melanjutkan keinginan PKS, Ketua DPW DKI waktu bertemu dengan wartawan (mengatakan) untuk mencegah money politics supaya pemilihan terbuka, kita iyakan terbuka, ayo," paparnya.
Padahal baik sistem terbuka maupun tertutup, keduanya sama-sama sah. "Kalau terbuka nggak ada money politics, yang kemungkinan money politics itu tertutup. (Surat suara) digulung-gulung, ditulis-tulis, gitu," jelasnya. "Gerindra maunya terbuka. Siapa yang milih ini, berdiri saja (dilihat oleh orang lain). Sah nggak? Sah. Ini bagian tanggung jawab dia kepada konstituen. Dia ini wakil rakyat."
Jika sistem tertutup, Taufik yakin sistem itu dekat dengan kecurangan. Karena itu, dia merasa aneh jika akhirnya PKS memilih voting tertutup.
"Kalau tertutup itu mendekati money politics gitu dong. Kalau berpikir agak sistematis gitu loh," tandasnya. "Jangan ayo terbuka, ayo nggak boleh money politics, tapi diajak terbuka nggak mau. Maunya tertutup, ya kita mempertanyakan ada apa tertutup?"
Seperti yang diketahui, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah ditetapkan dengan sistem voting tertutup. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik.
"Jadi ada perdebatan, kemudian disepakati mengikuti hasil pansus lama (yaitu sistem) tertutup," ujarnya usai Rapimgab tata tertib DPRD dan Pemilihan Wagub, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/2) lalu.
(wk/nidy)
