Nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Alumni 212 pun mengutarakan penolakannya atas kabar tersebut.
- Nidya Putri
- Jumat, 06 Maret 2020 - 11:58 WIB
WowKeren - Nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menjadi sorotan usai disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Diketahui, pemegang jabatan tersebut akan menjadi kepala daerah ibu kota baru di Kalimantan Timur yang dipilih langsung oleh Presiden.
Mendengar kabar tersebut, sejumlah alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak Ahok sebagai salah satu kandidat IKN. Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.
"Sebagai calon kepala daerahnya (Ibu Kota Negara baru) adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas," kata Damai dalam keterangan tertulis dilansir CNNIndonesia, Kamis (5/3). "Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah."
Ketua Mujahid 212 sekaligus Kuasa Hukum Rizieq Shihab itu mengungkit kembali kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok pada 2016 lalu. Kasus Ahok tersebut membuatnya telah menjalankan hukuman penjara selama dua tahun dengan potongan remisi tiga bulan 15 hari.
Tak hanya itu, Damai juga turut menyoroti kepribadian Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian menyebutkan pernyataan pengamat energi Marwan Batubara yang pernah menuding Ahok terlibat korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, Reklamasi, dan Taman BMW.
"Sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina," tutur Damai.
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut buka suara terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti perintah Jokowi. "Yang pasti kalau sudah ditugaskan oleh Presiden, kita pasti ikut," tutur Arya dilansir detikcom pada Kamis (5/3).
(wk/nidy)
