Adapun penggunaan APBD dan APBN yang dinilai kurang prioritas adalah dana untuk perjalanan dinas maupun rapat. Selain sektor kesehatan, APBN dan APBD akan dimaksimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 20 Maret 2020 - 14:11 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan jajaran pemerintah daerah pusat maupun daerah untuk melakukan realokasi anggaran. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD yang tidak prioritas harus dialihkan untuk menangani penyebaran virus ini.
Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (20/3) lewat video conference. "Saya perintahkan kepada semua menteri dan Pemda untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas," kata kepala negara.
Adapun penggunaan APBD dan APBN yang dinilai kurang prioritas adalah dana untuk perjalanan dinas maupun rapat. Selain dialokasikan untuk sektor kesehatan guna menangani pandemi corona, realokasi juga meliputi dua hal yakni terkait jaring pengaman maupun insentif ekonomi.
Negara akan mengalokasikan ulang anggaran ke bantuan sosial bagi masyarakat. Selain itu, insentif ekonomi juga akan diberikan pada para pengusaha agar tetap dapat bertahan di tengah ketidakpastian iklim ekonomi karena isu corona.
Dengan insentif itu, pengusaha diharapkan tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawannya. Begitu juga dengan sektor UMKM dan informal. Upaya-upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita terutama rakyat kecil, arahkan anggaran itu ke sana," terang Jokowi.
Lebih jauh, Jokowi mendorong agar Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako bisa direalisasikan dengan cepat. Begitu juga dengan dana desa yang harus segera disalurkan. "Saya tekankan sekali lagi program padat karya tunai harus diperbanyak di berbagai kementerian dan lembaga," jelas mantan Wali Kota Surakarta itu.
Hal senada sebelumnya sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyatakan pemerintah akan memprioritaskan penggunaan APBN 2020 untuk difokuskan ke sektor kesehatan. Kebijakan yang diambil kemungkinan dapat berupa upaya memudahkan perusahaan dalam memproduksi alat-alat kesehatan serta mengedepankan kebutuhan rumah sakit.
(wk/zodi)
