Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta telah berlangsung selama sepekan, apakah telah efektif dalam mengurangi kasus virus corona?
- Ruth Meliana
- Sabtu, 18 April 2020 - 13:28 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah dalam mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) semakin meluas. PSBB di DKI Jakarta ini telah berlangsung selama sepekan.
Dampak dari PSBB ini, telah ada penurunan signifikan pengguna kendaraan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta maupun kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan kondisi jalan raya di Jakarta terlihat lengang dan tidak ada kemacetan di jam-jam sibuk dalam seminggu terakhir.
Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta saat PSBB berkurang hingga 50 persen. Sebagai contoh, di jam sibuk sekitar pukul 17.00 WIB biasanya tingkat kemacetan bisa mencapai hingga 88 persen. Namun imbas PSBB, tingkat kemacetan hanya 19 persen atau penurunan sebesar 69 persen.
Meski PSBB DKI dianggap efektif dalam mengurangi aktivitas dan mobilitas masyarakat, namun jumlah kasus COVID-19 masih belum berkurang. Hal ini terlihat dari data Jumat (10/4) dimana jumlah kasus corona saat itu sebesar 1.810 kasus dengan korban meninggal sebanyak 156 orang.
Sepekan berlalu, jumlah kasus corona di DKI meningkat lebih dari 1000 kasus, menjadi 2.819 kasus pada Jumat (17/4). Sementara jumlah korban meninggal juga meningkat menjadi 248 orang. Pengamat pun memprediksi jumlah kasus akan terus bertambah.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pelaksanaan PSBB tidak efektif dalam menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Pasalnya, gerak transportasi umum atau pribadi dinilai masih intens meskipun secara jumlah berkurang.
”Sektor transportasi itu (menyebabkan) terjadinya kerumunan. Mungkin bukan di ruang publik, tapi di ruang privat mobilisasi sangat tinggi,” ungkap Trubus seperti dilansir dari BBCIndonesia, Sabtu (18/4). “Dari satu rumah ke rumah lain, dari kantor ke rumah. Itu yang menyebabkan potensi penyebaran masih tinggi.”
Selain itu, Trubus mengungkap faktor lain yang dinilainya membuat PSBB Jakarta tidak efektif mengurangi kasus corona. Faktor ini adalah masih banyaknya industri-industri di Jakarta yang tidak esensial beroperasi.
Industri-industri tersebut telah menyedot mobilisasi ratusan hingga ribuan pekerja, apalagi mayoritas dari mereka tinggal di daerah penyangga. "Coba industri yang tidak strategi ditutup sementara, sangat tinggi pengaruhnya mengurangi pergerakan orang," kata Trubus.
Oleh sebab itu, Trubus menilai pentingnya langkah tegas aparat keamanan dalam memberikan efek jera agar orang-orang tidak keluar rumah kecuali urusan yang mendesak. Petugas diminta dapat tegas dalam mengawasi PSBB namun juga tidak boleh semakin menyulitkan kehidupan masyarakat.
”Di lapangan itu masih banyak masyarakat beraktivitas, pelanggaran banyak terjadi, dan masyarakat tidak patuh untuk tinggal di rumah, karena tidak ada payung hukum sanksinya,” jelas Trubus. “Aparat penegak hukum masih ambigu dan tidak bisa tegas. Polisi harus diberikan aturan khusus tentang PSBB agar mereka efektif bertindak, tidak hanya berupa surat teguran dan persuasif.”
”Penegakan hukum itu menyangkut tiga hal, yaitu substansi berupa aturan, isinya harus jelas. Kalau isinya tidak jelas dan tegas berpengaruh pada hal kedua yaitu struktur atau aparat yang jadi bingung dalam mengambil sikap,” sambungnya. “Ketiga adalah budaya hukum masyarakat kita yang tidak disiplin dan patuh karena harus memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya tetap aktivitas (jalan).”
(wk/lian)
