Presiden Jokowi memberi peringatan kepada para petugas yang melakukan pembubaran secara paksa terhadap beberapa warung makan dengan alasan demi penertiban PSBB. Ia menilai jika aksi para petugas terlalu berlebihan.
- Wahyu
- Senin, 04 Mei 2020 - 17:30 WIB
WowKeren - Di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejumlah tempat usaha diminta tak melayani makan di tempat. Hal ini sebenarnya seperti yang berlaku di restoran dan rumah makan di luar negeri saat negara mereka lockdown. Jadi, rumah makan hanya melayani take away alias membungkus makanannya yang dibeli.
Oleh karena itu, banyak petugas yang membubarkan secara paksa beberapa rumah makan yang masih terlihat ramai pengunjung yang sengaja makan di tempat. Namun, rupanya aksi para petugas ini mendapat peringatan dari Presiden Joko Widodo. Ia menilai jika aksi para petugas dalam rangka menjalankan aturan PSBB terlalu berlebihan.
Saat membuka ratas COVID-19 pagi tadi, Senin (4/5), Jokowi mengatakan perlu ada evaluasi soal pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah. Evaluasi dinilai penting agar PSBB berjalan efektif. Ia tak ingin ada pihak yang merasa semakin dirugikan dengan adanya peratran PSBB ini.
"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden mengutip detiknews.
Lantas seperti apa penerapan PSBB yang terlalu berlebihan menurut Jokowi? Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mencotohkan salah satunya adalah pembubaran paksa masyarakat yang tengah berada di warung makan.
"Pak Presiden mendapatkan informasi dan membaca berita ada beberapa tempat yang melakukan langkah-langkah yang menurut Pak Presiden kurang tepat. Ada warung tenda datang sekelompok petugas lantas membubarkan paksa. Seperti ini kan harusnya kan diingatkan," ujar Doni usai ratas.
Doni tidak menyebut di mana persisnya peristiwa tersebut terjadi. Dikatakannya, pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi yang masif dengan masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini lagi.
"Ini kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian (warungnya) bisa diatur yang semula mungkin kursinya 10 dikurangi jadi 5. Perlu ada komunikasi antara petugas dan masyarakat yang saat itu belum memahami aturan yang sudah dikeluarkan," ujar Doni.
(wk/wahy)
