Pro kontra pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar, BNPB tegaskan jika PSBB untuk menangkal virus corona justru perlu diterapkan di seluruh pulau Jawa. Kenapa?
- Ruth Meliana
- Selasa, 12 Mei 2020 - 14:44 WIB
WowKeren - Pro kontra seputar pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus terjadi. Apalagi, Pemerintah Indonesia telah melakukan pelonggaran di berbagai sektor. Diantaranya adalah kembali membuka akses transportasi hingga mengizinkan warga di bawah usia 45 tahun untuk kembali bekerja diluar rumah selama PSBB berlangsung.
Tentunya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam memberlakukan lockdown mendapat sorotan dari berbagai pihak dan kebingungan masyarakat. Bahkan, sejumlah instansi pemerintah sendiri juga memiliki silang pendapat mengenai pelonggaran PSBB.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) contohnya justru menilai pentingnya PSBB dilakukan secara disiplin. Bahkan, BNPB mendesak agar PSBB diberlakukan di seluruh wilayah di Pulau Jawa.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Hermansyah mengatakan jika hal ini perlu dilakukan setelah pihaknya melihat analisis perkembangan data sebelum dan sesudah penerapan PSBB di sejumlah wilayah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. “Kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa di sini, supaya ini bisa ditekan,” kata Hermansyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (12/5).
Lebih lanjut Hermansyah menjelaskan hasil analisis yang telah dilakukan, dimana pulau Jawa menjadi episentrum dan penyumbang kasus virus corona terbesar di Indonesia. Sebanyak 70 persen dari total kasus COVID-19 Indonesia terjadi di Pulau Jawa.
Tercatat, 82 persen pasien virus corona di pulau Jawa dinyatakan meninggal dunia dan sembuh di angka 56 persen. Oleh sebab itu, BNPB mendesak sejumlah daerah yang memiliki kasus virus corona tinggi agar segera mengajukan PSBB.
PSBB setiap wilayah selama ini diajukan berdasarkan inisiatif pemerintah daerah yang bersangkutan. Nantnya, pemerintah daerah juga akan mendapatkan dukungan dari TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah serta pusat jika menerapkan PSBB.
”Kalau kita lihat sekarang ini belum semua daerah yang menerapkan PSBB,” saran Hermansyah. “Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah.”
(wk/lian)
