Sudah Diturunkan MA, Iuran BPJS Kesehatan Justru Kembali Naik Per 1 Juli?
Nasional
Iuran BPJS Kesehatan

Masyarakat sempat mengembuskan napas lega ketika MA mencabut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai April 2020. Namun kini pemerintah rupanya kembali menaikkan iuran tersebut per Juli 2020.

WowKeren - Mahkamah Agung sudah resmi mencabut kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Alhasil kini iuran peserta kembali mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebagai informasi, di Perpres tersebut peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas I harus membayar Rp 80 ribu per bulan, sedangkan peserta mandiri kelas II membayar Rp 51 ribu. Sedangkan untuk peserta mandiri kelas III dibebankan biaya Rp 25.500 per bulannya.

Namun baru-baru ini pemerintah kembali mengeluarkan peraturan yang meralat Perpres tersebut. Berlaku mulai 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan tercatat kembali mengalami kenaikan.

Lewat Pasal 34 Perpres 64/2020, Presiden Joko Widodo menetapkan peserta mandiri kelas III dari kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dibebankan biaya sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan. Namun pemerintah masih memberikan keringanan, yakni untuk tahun 2020 peserta di kategori ini hanya perlu membayar Rp 25.500 per orang per bulan, sebab iuran sebesar Rp 16.500 akan disubsidi pemerintah.


Kendati demikian ada penurunan subsidi pada tahun 2021. Tahun depan, peserta harus membayar Rp 35 ribu per orang per bulan, sementara sebesar Rp 7 ribu akan disubsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk peserta mandiri kelas II kategori PBPU dan BP dibebankan iuran sebesar Rp 100 ribu per orang tiap bulannya. Sementara untuk peserta mandiri kelas I PBPU dan BP dibebankan iuran senilai Rp 150 ribu per orang per bulan.

Sehingga, sebagai kesimpulan, iuran peserta PBPU dan BP selama Januari hingga Maret 2020 mengacu pada Perpres 75/2019 yang kini sudah dibatalkan MA. Lalu pada bulan Mei hingga Juni 2020 peserta membayar sesuai Perpres 82/2018. Dan mulai Juli 2020 akan berlaku Perpres 64/2020.

BPJS Watch pun langsung memberikan reaksi keras atas kenaikan iuran ini, kendati "diiming-imingi" dengan subsidi, khususnya untuk peserta mandiri kelas III. BPJS Watch mengecam pemerintah yang dianggap tak mempertimbangkan kondisi masyarakat, apalagi yang belakangan sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 dan bayang-bayang resesi global.

"Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar, sehingga seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat," beber Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, Selasa (12/5). "Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, putusan MA hanya berlaku 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts