Pemprov DKI kembali dikritik terkait data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dan kacau. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pun 'pasang badan' menghadapi kritikan tersebut.
- Nidya Putri
- Kamis, 14 Mei 2020 - 10:07 WIB
WowKeren - Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah untuk warga miskin dan korban terdampak wabah virus corona (COVID-19) kerap menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pasalnya, penyaluran bansos tersebut diwaranai permasalahan tumpang tindih.
Bahkan baru-baru ini Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menyebut DKI Jakarta adalah provinsi paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima Bantuan Sosial. "Yang paling ngawur itu data Provinsi Jakarta," kata dia saat melakukan siaran langsung di Facebook Migran Care, Selasa (12/5). "Nah itu memang datanya kacau sekali."
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara untuk membantu menjawab kritikan terkait polemik bansos di DKI Jakarta. Ia membantah tudingan Budi Arie soal data bansos DKI kacau dan ngawur, dan mengajak sang wamendes itu untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut.
Riza menilai bahwa kritik dari Budi Arie hanya masalah salah paham. "Kalau dari Wamendes merasa masih ada yang kurang, bisa koordinasi dengan pihak kami dan Kemensos di pusat yang sama-sama punya basis data dan bisa saling dicek sama-sama," katanya, Rabu (13/5). "Kalau di lapangan masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki sama-sama."
Riza mengatakan proses verifikasi data di tingkat RT dan RW juga tidak semudah yang dibayangkan. Dari hasil verifikasi sementara, menurutnya masih ada 1,6 persen data penerima bansos yang invalid atau tidak sesuai.
Oleh karena itu, saat ini jajaran Pemprov DKI juga masih terus melakukan penyempurnaan data penerima bansos tersebut. "Data itu lah yang kita koreksi terus. Akhirnya ada penambahan, kita berikan RT/RW untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan Pemprov DKI tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah menjelaskan duduk perkara bansos tersebut. Ia mengklaim telah menyalurkan bansos kepada warga Jakarta sejak 9 April, atau sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berlaku.
Sementara, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April. Karena itu, Anies menilai Pemprov sudah bergerak lebih cepat dibanding pemerintah pusat.
(wk/nidy)
