Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Intan Fitriana Fauzi, lantas mengungkapkan hal yang harus dilakukan pemerintah jika mau melonggarkan PSBB.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 15 Mei 2020 - 15:01 WIB
WowKeren - Belakangan beredar wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wacana ini pun menuai pro dan kontra di kalangan publik.
Ada yang menilai wacana tersebut kurang tepat karena angka kasus positif COVID-19 masih belum turun. Namun di sisi lain, kegiatan ekonomi yang dibatasi selama PSBB dinilai berimbas buruk kepada masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Intan Fitriana Fauzi, lantas mengungkapkan hal yang harus dilakukan pemerintah jika mau melonggarkan PSBB. Syarat yang dimaksud adalah memperbanyak tes corona.
"Tes corona ini dipercepat, dan lebih masif lagi," tutur Intan dilansir Kumparan pada Jumat (15/5). "Sehingga kita tahu zona merah, zona hijau."
Pemerintah sendiri masih mengkaji rencana pelonggaran PSBB pada Juni 2020 mendatang. Intan pun menilai bahwa kapasitas tes corona harus menjadi acuan, mengingat saat ini jumlahnya masih jauh di bawah target 10 ribu tes per hari.
"Sekarang kan tiga dari sepuluh ribu orang dites. Kalau satu hari dilakukan pengetesan di satu kota misalnya, kalau tiga dari sepuluh ribu, kalau satu hari seratus ribu kan makan waktu berapa panjang," papar Intan. "Jadi tes dan tracing itu harus dilakukan secara cepat dan masif. Baru itu menjadi tolok ukur (hidup new normal)."
Selain itu, Intan juga menyinggung angka kematian yang dirasa masih sangat tinggi. "Kita melihat kasus positif, masalahnya apakah memang tes itu sudah dilakukan masif, rasanya belum. Tetapi kita lihat angka kematian masih sangat tinggi. Ini penyelamatan nyawa," terang Intan.
Oleh sebab itu, Intan meminta agar pemerintah kompak dalam membuat kebijakan agar masyarakat tidak bingung. Kekompakan pemerintah juga penting agar tak ada lagi kesan suatu kebijakan kemudian dianulir oleh kebijakan lain.
Intan sendiri menilai bahwa sebenarnya saat ini 8 sektor perusahaan yang dikecualikan di dalam PSBB sudah longgar. Apabila pemerintah ingin mengeluarkan aturan lintas sektoral, Intan meminta agar terkoordinasi dengan baik agar ada kejelasan dasar hukumnya.
"Jadi kalau kita bicara ekonomi, bicara kesehatan nomor satu," pungkas politisi PAN tersebut. "Karena itu nyawa manusia."
(wk/Bert)
