Menteri BUMN Erick Thohir mengaku kerap berkonsultasi dengan Kementerian terkait kala melakukan 'bongkar pasang' tersebut. Selain itu, Erick juga mendengar masukan dari pihak swasta dalam pemilihan direksi BUMN.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 19 Juni 2020 - 09:49 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diketahui kini kerap merombak jajaran direksi perusahaan pelat merah. Erick pun mengaku kerap berkonsultasi dengan Kementerian terkait kala melakukan "bongkar pasang" tersebut.
Sebagai contoh, Erick harus berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam memilih direksi baru BUMN Karya.
"Kita melibatkan Menteri terkait (dalam pemilihan direksi BUMN)," jelas Erick pada Kamis (18/6). "Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR."
Selain dari Kementerian terkait, Erick juga mendengar masukan dari pihak swasta dalam pemilihan direksi BUMN. "Saya mendengar pasar. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," terang Erick.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa dirinya tidak takut jika mendapat ancaman dalam "bongkar pasang" direksi BUMN ini. Ia juga menyebut bahwa loyalitasnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas ke Presiden," tutur Erick. "Kedua, kita membangun sistem transparan untuk kita bisa 5 tahun lagi BUMN berubah."
Dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN, Erick menjelaskan ada sejumlah penilaian yang dilakukan. Mantan bos Inter Milan tersebut menjelaskan bahwa calon direksi atau komisaris harus mengikuti tata kelola perusahaan yang baik.
"Direksi dan komisaris itu harus GCG, akhlak," ungkap Erick. "Tapi di sini kita masukan ngerti digital leadership, global business, customer focus, building strategy partnership."
Erick mengaku dirinya bertujuan untuk membangun sistem BUMN yang lebih transparan dan bisa menghasilkan pemasukan untuk negara yang lebih besar dari BUMN. Ia bahkan menargetkan BUMN untuk tidak lagi mendapat pendanaan dari APBN, melainkan melalui 1% dari dividen yang diserahkan perusahaan ke negara.
"Jadi enggak memikirkan uang cepat. Jabatan segini, harganya segini. Gaji di sini kecil, gaji komisaris besar. Kalau itu konsepnya dividen sama," ujar Erick. "Mereka semua kerja digaji, di sini pun gitu. Jadi itu karena bukan apa-apa. Kembali bukan arogansi."
(wk/Bert)
