WowKeren - Basis data warga Indonesia terkait COVID-19 dikabarkan telah diretas dan dijual oleh hacker di forum peretas RaidForums. Sebuah akun penjual bernama Database Shopping mengaku bahwa basis data tersebut telah bocor sejak 20 Mei 2020 lalu.

Melansir CNN Indonesia, basis data yang dijual tersebut terdiri dari berbagai macam hal. Mulai dari nama, umur, nomor telepon, alamat rumah, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), hasil rapid test, hasil PCR, dan status terkait COVID-19.

Selain itu, ada juga data terkait jenis kasus, tanggal awal risiko, keluhan sakit, hasil laboratorium, tanggal sampel, hingga diagnosa. Peretas mengaku bahwa jumlah data yang dijual mencapai 230 ribu.

Kabar ini lantas ditanggapi oleh pengamat keamanan siber dari CISSRec, Pratama Persadha. Menurut Pratama, peretasan dan penjualan tersebut cukup berbahaya karena data yang ditawarkan terbilang lengkap.

"Memang cukup berbahaya kalau tersebar," ujar Pratama dilansir CNN Indonesia pada Sabtu (20/6). "Melanggar privacy pasien karena lengkap informasinya."

Meski data yang dijual terbilang lengkap, Pratama tak mau lebih dini menduga sumber data yang bocor tersebut. Namun ia menyebut ada kemungkinan data yang diperjualbelikan tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan.

"Masih harus dicek dan digital forensic dari mana asal data tersebut," tutur Pratama. "Dari Kemenkes atau lembaga lain yang mengelola data COVID-19."

Dengan adanya kasus penjualan data COVID-19 ini, Pratama menyebut riwayat kelam peretasan data di Indonesia. Pratama mengungkapkan bahwa peretasan serupa telah dialami oleh Polri Bhineka, Bukalapak, dan Tokopedia.

Ia menyebut bahwa data-data yang diperjualbelikan tersebut tidak dilindungi oleh enkripsi. "Perlindungan data dan keamanan siber pada sistem di tanah air khususnya lembaga pemerintah memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat," terang Pratama.

Selain itu, Pratama menilai faktor lemahnya keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia adalah UU, porsi anggaran, dan budaya birokrasi. "Semua bergerak ke digital. Masyarakat kita utamanya penduduk di bawah 30 tahun menjadi manusia yang kebutuhan primernya dipenuhi lewat sarana dan perangkat digital. Memang sebaiknya ini menjadi prioritas negara," pungkas Pratama.