Sri Mulyani Buka Suara Soal 'Amukan' Jokowi, Beberkan Nasib Dana Corona Yang Kena Sentil
Instagram/smindrawati
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat berbicara mengenai amukan Presiden Jokowi, beberkan nasib anggaran penanganan virus corona yang telah disentil.

WowKeren - Presiden Joko Widodo rupanya sempat memarahi jajaran menterinya terkait penanganan pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia. Salah satu kemarahan Jokowi adalah terkait rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga negara selama pandemi.

Bahkan, Jokowi secara khusus menyampaikan rasa jengkelnya terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mengancam akan melakukan reshuffle jika tidak ada perbaikan. Kekesalan Jokowi kepada Kemenkes dikarenakan lambatnya penggunaan dana penanganan virus corona.


Menurut penuturan Jokowi, anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun. Namun, Kemenkes baru mengeluarkan sebesar 1,53 persen sehingga hal tersebut memicu kemarahan Jokowi. Ia menilai situasi di Indonesia saat ini sudah begitu gawat sehingga anggaran yang tidak segera dikeluarkan membuat pandemi semakin parah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lantas angkat berbicara mengenai kemarahan Jokowi. Ia menilai jika kemarahan Jokowi bukan karena masalah anggaran yang tidak ada, namun karena kekhawatiran presiden terhadap penanganan pandemi.

Sri Mulyani mengungkap alasan mengenai lambatnya Kemenkes mengeluarkan anggaran penanganan virus corona virus corona. Menurutnya, ada sinyalemen kekhawatiran konsekuensi hukum dari setiap pelaksanaan kebijakan pencairan anggaran.

Hal tersebut diyakini Sri Mulyani membuat semua pihak merasa khawatir, sehingga perlu untuk tetap akuntabel dalam pengunaan anggaran. Dampaknya, akuntabilitas itu jadi terkesan memperlambat pencairan anggaran.

”Alasannya bukan karena Pemerintah tidak punya uang. Itu enggak,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/6). “Tapi karena like it or not, everybody itu khawatir banget nanti.”

Lebih lanjut Sri Mulyani mengakui jika kekhawatiran tersebut telah dirasakan sejak awal pembahasan anggaran penanganan COVID-19. Situasi tersebut membuat Jokowi sejak awal telah mengundang Kejaksaan Agung, BPK, Kepolisian hingga KPK untuk hadir dalam setiap rapat demi mengawasi penyaluran anggaran.

”Presiden menginginkan ini harus segera, apalagi melihat kondisi ekonomi yang sudah menurun pada April, Mei dan Juni ini,” beber Sri Mulyani. “Kita berharap untuk bisa membalikkan. Maka kita akan bertanya terus, apalagi instrumen yang bisa dilakukan? Tetapi landasan hukumnya juga harus rapi. Kita coba rapikan.”

(wk/lian)

You can share this post!

Related Posts