Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal, mengaku bingung mengapa pengelolaan diberikan kepada Kementerian Pertahanan, bukannya Kementerian Pertanian yang berwenang mengurusi pangan.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 09 Juli 2020 - 09:47 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap kawasan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Namun, mandat untuk Prabowo tersebut justru dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Salah satunya adalah anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal. Ia mengaku bingung mengapa pengelolaan diberikan kepada Kementerian Pertahanan, bukannya Kementerian Pertanian yang berwenang mengurusi pangan.
"Saya juga bingung sebagai anggota Komisi IV," tutur Andi dilansir Kumparan pada Kamis (9/7). "Kemenhan yang bukan tupoksinya diberikan tugas garap lumbung pangan di Kalteng."
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa Kementan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengurusi lumbung pangan nasional. Peran Prabowo sebagai Menhan dalam program lumbung pangan nasional tersebut pun dipertanyakan.
"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan," ujar Andi. "Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami."
Selain itu, Andi juga mengkritik pemberian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan tupoksi Kementerian tersebut. Ia menilainya sebagai keputusan yang kurang bijak, dan berpesan agar setiap Kementerian mengurusi tugas dan kewenangannya masing- masing.
"Hal ini kurang bijak dalam tataran kenegaraan kita dan melabrak fatsun atau kebiasaan selama ini bahwa tugas bidang pangan di Kementan," pungkas Andi. "Sebaiknya kementerian fokus dengan tupoksi masing-masing. Sehingga bisa dinilai kinerjanya."
Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak, telah mengungkapkan alasan Kemenhan ditugasi untuk mengurus lumbung pangan nasional di Kalteng. Kemenhan diharapkan dapat menerjunkan personel TNI di program lumbung pangan ini.
"Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate," ungkap Dahnil pada Selasa (7/7). Adapun Jokowi turut memberikan mandat kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengelola lumbung pangan yang akan menjadi cadangan logistik Indonesia ini.
(wk/Bert)
