Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, diketahui memberikan perpanjangan izin tinggal bagi pemegang visa dari Hong Kong dan menangguhkan perjanjian ekstradisi.
- Luthfiatun Nisa
- Jumat, 10 Juli 2020 - 12:36 WIB
WowKeren - Tiongkok menyebut Australia telah mencampuri urusan dalam negerinya dengan memberikan tawaran bantuan pada warga Hong Kong. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, diketahui memberikan perpanjangan izin tinggal bagi pemegang visa dari Hong Kong dan menangguhkan perjanjian ekstradisi.
Atas hal tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok di Canberra mengatakan sangat kecewa dan marah atas sikap Pemerintah Australia yang dinilai tak berdasar. Juru bicara kedutaan meminta Australia segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok dengan dalih atau dengan cara apa pun.
"Australia telah bersuara mereka menentang campur tangan asing. Namun mereka secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dengan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab atas masalah terkait Hong Kong. Kemunafikan dan standar ganda terpapar secara nyata," ujar juru bicara kedutaan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan Australia akan memperpanjang izin tinggal bagi pemegang visa asal Hong Kong. Selain itu, Australia juga akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong terkait pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang telah mengubah sistem hukum di Hong Kong.
Morrison mengatakan, pemerintahnya akan menyesuaikan pengaturan kebijakan untuk memastikan pemegang visa yang terampil dan lulusan perguruan tinggi akan memiliki perpanjangan lima tahun. Mereka juga mendapatkan akses tempat tinggal permanen di Negeri Kanguru tersebut.
"Jika Anda lulusan sementara atau pemegang visa yang terampil, visa Anda akan diperpanjang dengan tambahan lima tahun dari hari ini, selain karena Anda sudah berada di Australia, Anda juga mendapatkan jalur ke tempat tinggal permanen di akhir periode itu," kata Morrison.
Pemerintah juga akan berusaha menarik bisnis-bisnis yang berorientasi ekspor yang berbasis di Hong Kong untuk pindah ke Australia. Khususnya bisnis yang memiliki potensi kuat untuk bertumbuh dan membuka lapangan pekerjaan bagi Australia di masa depan.
Kebijakan pemerintah Australia ini muncul setelah Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang kontroversial pada 30 Juni lalu. Undang-undang itu memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang Tiongkok untuk melakukan langkah hukum terhadap setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah itu.
Tak hanya itu, Tiongkok juga berwenang mengambil alih penanganan hukum di Hong Kong yang dinilai mengancam keamanan nasional Negeri Tirai Bambu.
Terkait UU ini, sebanyak 27 negara mendesak Tiongkok untuk mempertimbangkan kembali Undang-undang Keamanan Nasional yang diberlakukan terhadap Hong Kong. Desakan yang antara lain disampaikan oleh Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang tersebut langsung disampaikan ke Dewan Keamanan PBB di Jenewa.
Desakan mereka sampaikan karena undang-undang tersebut berpotensi merusak kebebasan di Hong Kong. Pasalnya, undang-undang dibuat tanpa partisipasi langsung rakyat, legislatif atau kehakiman Hong Kong. Mereka menyebut masalah tersebut merusak prinsip "Satu Negara, Dua Sistem" yang menjamin otonomi, hak dan kebebasan tingkat tinggi di Hong Kong.
(wk/luth)
