Penunjukan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk mengomandoi proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) memang menuai sorotan.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 17 Juli 2020 - 18:17 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menunjuk Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk mengomandoi proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Penunjukan ini pun menuai beragam pertanyaan dari banyak pihak.
Terlebih lagi, saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, sempat disinggung mengenai kepemilikan lahan Prabowo di Pulau tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pun buka suara mengenai hal ini.
Moeldoko membantah ada keterkaitan antara kedua hal tersebut. Ia menegaskan jika lahan milik Prabowo lokasinya ada di Kalimantan Timur sedangkan lumbung pangan ada di Kalimantan Tengah.
"Nggak ada kaitannya. Itu berbeda ya. Lahan Pak Prabowo di Kaltim, ini di Kalteng," kata Moeldoko dilansir CNBC Indonesia, Jumat (17/7). "Jadi nggak ada nggak ada konektivitasnya itu, nggak ada hubungannya."
Moeldoko meyakini jika Jokowi mengambil keputusan ini pastinya memiliki alasan khusus. Ia pun mengakui jika melibatkan Prabowo di proyek lumbung pangan memang bukan langkah yang biasa diambil dalam kondisi normal.
"Kebetulan dalam konteks meningkatkan pekerjaan pertanian yang lebih extraordinary," tutur Moeldoko. "Agar bisa melampaui dari kebutuhan yang diinginkan oleh perut kita maka Presiden akan melakukan tindakan dengan extraordinary."
Terkait Kementerian Pertanian, ia menyebutkan jika kementerian itu memang menjalankan tugas seperti biasanya. "Tetapi dalam konteks kesiapan cadangan pangan nasional, maka Presiden menunjuk Pak Menhan untuk bisa menjalankan, menyiapkan cadangan pangan nasional," lanjutnya.
Lebih jauh, ia memastikan jika saat ini Indonesia tidak sedang dalam kondisi kelaparan. Namun sebagai kepala negara, Jokowi dikatakan Moeldoko memang harus memastikan agar tidak ada rakyatnya yang kelaparan.
"Itu sebenarnya kita bukan negara yang kekurangan pangan," lanjut Moeldoko. "Tapi sebagai bapak bangsa sebagai kepala negara kepala pemerintahan itu selalu memikirkan resiko faktor-faktor agar 267 jiwa itu setiap hari tidak boleh kekurangan makan."
(wk/zodi)
