Jangan main-main, Ketua KPK Firli Bahuri telah mengancam akan menghukum mati pihak-pihak yang berani melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19.
- Ruth Meliana
- Rabu, 29 Juli 2020 - 17:20 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia tidak main-main dengan penanganan pandemi virus corona (COVID-19) yang saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 ribu warga Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan ancaman akan memberikan hukuman mati bagi pihak-pihak yang nekat melakukan korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona. Peringatan yang disampaikan Firli ini diharapkan dapat membuat semua pihak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tanpa melakukan penyelewengan dana.
“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati,” tegas Firli seperti dilansir dari CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Jakarta pada Rabu (29/7). “Bahkan dieksekusi hukuman mati.”
Ancaman Firli ini juga dibuktikan dengan dibentuknya 15 satuan petugas (satgas). Mereka ditugaskan secara khusus untuk mencegah korupsi anggaran pandemi dengan melakukan pengawasan di sejumlah kementerian ataupun lembaga.
“Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga,” jelas Firli. “Supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program, sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.”
Adapun rinciannya sebanyak 5 satgas akan ditempatkan di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19. Kemudian satu orang satgas akan ditempatkan di Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan 9 satgas disebar di 9 koordinator wilayah KPK.
Walau telah membentuk 15 satgas, namun Firli masih enggan membeberkan bagaimana hasil pemantauan para satgas tersebut di tengah pandemi. “Saya belum bisa menyampaikan apakah sudah ada yang akan dilakukan penindakan,” ungkap jenderal bintang tiga ini.
Sebagai informasi, Firli sebelumnya mengaku jika pihaknya telah menerima laporan adanya sejumlah kepala daerah yang memanfaatkan situasi pandemi untuk memoles citra mereka melalui dana COVID-19. Firli kala itu hanya mengingatkan pada kepala daerah untuk menyiapkan Pilkada serentak dengan dana masing-masing tanpa mengambil milik negara.
“Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada serentak 2020,” sindir Firli beberapa waktu lalu. “Setop poles citra anda dengan dana penanganan corona.”
(wk/lian)
