Dalam pidato kenegaraannya yang membahas perihal RAPBN 2021 pada Jumat (14/8) hari ini, Presiden Joko Widodo malah sama sekali tidak menyebutkan soal kelanjutan proyek Ibu Kota Negara baru.
- Elvariza Opita
- Jumat, 14 Agustus 2020 - 16:41 WIB
WowKeren - Sebagaimana Sidang Tahunan MPR RI biasanya, Presiden Joko Widodo diminta menyampaikan garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun selanjutnya. Itulah yang disampaikan Jokowi di sesi kedua pidato kenegaraannya hari ini, Jumat (14/8), yang ternyata malah alpa menyebutkan perihal proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Dilansir dari live tweet pidato kenegaraan Jokowi yang diunggah oleh akun Twitter resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jokowi awalnya menyebutkan asumsi ekonomi makro tahun 2021. Masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan sekitar 4,5-5,5 persen.
"Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar," ungkap Jokowi.
"Dalam RAPBN tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau Rp971,2 triliun," imbuh Jokowi. "Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau Rp1.039,2 triliun."
Pada kesempatan yang sama, Jokowi turut menyebutkan perihal perkiraan kondisi ekonomi global, yang diamati dari harga minyak. Sang kepala negara juga menyampaikan seberapa besar anggaran yang diposkan untuk setiap sektor.
Beberapa diantaranya meliputi anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun dan anggaran pendidikan sampai Rp 549,5 triliun. Kemudian beberapa sektor lain meliputi pembangunan ICT, infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, sampai pembangunan pariwisata juga ikut disebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Namun Jokowi malah sama sekali tak menyinggung perihal IKN baru. Padahal dalam pidato kenegaraannya tahun lalu, Jokowi dengan tegas menyebutkan rencana besar pemerintahannya untuk memindahkan pusat administrasi negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Lantas bagaimana kelanjutan megaproyek ini? Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, namun beberapa lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana ini mengalami kemunduran timeline akibat COVID-19 sampai sejauh 6 bulan.
Sebelumnya di sesi 1 pidato kenegaraannya, Jokowi menyinggung "hikmah" yang bisa diambil dari krisis global akibat wabah COVID-19. Ia menilai krisis yang ada bisa menjadi momentum agar Indonesia melakukan lompatan besar menuju negara maju 2045 mendatang.
(wk/elva)
