Kemenhan membuka kembali opsi mahasiswa harus menjalani wajib militer demi menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemendikbud pun buka suara soal wacana tersebut.
- Elvariza Opita
- Senin, 17 Agustus 2020 - 23:29 WIB
WowKeren - Wacana wajib militer untuk warga sipil, termasuk milenial, kembali digaungkan. Kementerian Pertahanan bahkan mengaku sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar para mahasiswa bisa mengikuti program bertajuk "Bela Negara" itu dengan dalih demi mencintai bangsa dan negara.
"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Wamenhan, Wahyu Trenggono, Senin (17/8). "Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya."
Menanggapi pernyataan sang wamen, Kemendikbud pun buka suara. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Nizam, menyatakan skema pendidikan militer untuk mahasiswa sebenarnya suda dirancang dan mungkin akan terjadi. Skema yang dimaksud adalah di program Kampus Merdeka.
"Hak tersebut kita penuhi melalui skema Kampus Merdeka," tutur Nizam, dilansir dari Liputan 6. "Sehingga mahasiswa dapat mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara."
Namun alih-alih sebagai wajib militer, Nizam menilai program Bela Negara semacam ini merupakan bentuk pemenuhan hak setiap warga untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara. "(Program) tidak bersifat wajib tapi pemenuhan hak bagi mahasiswa," kata Nizam.
"Dalam UU 23/2019 tentang Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, salah satunya mengamanahkan tentang hak WNI untuk menjadi komponen cadangan," imbuhnya. "Sehingga mahasiswa dapat mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Selain itu program-program kepemimpinan dan bela negara yang bagus akan kita kerjasamakan dengan Kemenhan."
Lewat skema Kampus Merdeka pun pendidikan Bela Negara yang dimaksud tak hanya bersifat militer. "Tidak harus militer ya, tapi pendidikan pertahanan atau bela negara," pungkas Nizam.
Terkait Bela Negara tidak sama dengan wajib militer juga sempat diungkap oleh Wamenhan Wahyu dalam pernyataannya. "Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan," tegas Wahyu.
(wk/elva)
