Opsi yang pertama adalah imunisasi massal secara gratis. Opsi yang pertama ini dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 27 Agustus 2020 - 19:09 WIB
WowKeren - Pemerintah tengah menjajaki kerja sama vaksin COVID-19 dengan sejumlah perusahaan asing. Untuk itu saat ini, skema program imunisasi massal pun tengah disiapkan oleh pemerintah RI.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir. Nantinya saat imunisasi vaksin tiba waktunya, akan ada dua opsi.
Opsi yang pertama adalah imunisasi massal secara gratis. Opsi yang pertama ini dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Imunisasi massal ini diharapkan bisa mulai dilakukan tahun depan.
"Jadi divaksin bantuan pemerintah melalui budget APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan," kata Erick di Komisi IX DPR, Kamis (27/8). "Bahwa nanti ada istilahnya ada vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa dilakukan di awal tahun depan."
Lalu yang kedua adalah imunisasi vaksin berbayar. Untuk opsi kedua ini, akan ditujukan pada masyarakat yang termasuk ke dalam kategori mampu sehingga mereka harus membayar biayanya.
Opsi kedua ini diambil untuk menekan beban APBN khususnya di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Sebab di masa pandemi ini, pendapatan negara juga rentan.
"Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri bagi yang mampu," tutur Erick. "Jadi memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu kira-kira gratis, tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar, karena ini bagian dari kita coba menekan dari cash flow yang ada di pemerintah."
Sementara itu, Indonesia tengah melakukan uji coba vaksin Sinovac asal Tiongkok. Selain Indonesia, perusahaan asal Tiongkok juga bekerja sama dengan Bangladesh, Turki, dan Arab Saudi.
Indonesia juga sempat dikabarkan akan bekerja sama dengan Rusia untuk uji klinis vaksin Sputnik V. Namun, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan jika sampai saat ini, pemerintah Indonesia sendiri masih belum membuka pembahasan dengan Rusia terkait hal itu.
(wk/zodi)
