Otoritas Yordania memandang kerja sama Israel dan UEA dengan resah. Yordania khawatir tentang perkembangan keputusan kedua negara tersebut dapat mengancam Masjid Al-Aqsa.
- Luthfiatun Nisa
- Jumat, 04 September 2020 - 13:31 WIB
WowKeren - Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) telah mengumumkan kerja sama yang membuka jalan bagi hubungan diplomatik resmi kedua negara. Perjanjian perdamaian antara kedua negara itu telah memicu banyak reaksi dan kritikan. Termasuk negara tetangga Yordania.
Otoritas Yordania rupanya juga memandang kerja sama Israel dan UEA dengan tingkat kekhawatiran. Yordania khawatir tentang perkembangan keputusan kedua negara tersebut dapat mengancam Masjid Al-Aqsa.
Pasalnya sebuah laporan oleh LSM Israel, Terrestrial Jerusalem, telah memperingatkan bahwa pernyataan bersama awal oleh Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed, menyiratkan perubahan dalam status situs-situs keagamaan di Yerusalem Timur yang diduduki.
Selama hampir satu abad, Yordania telah memiliki hak perwalian untuk melindungi dan menjaga Yerusalem beserta tempat-tempat sucinya, termasuk Masjid Al-Aqsa. Yordania diangkat sebagai negara yang bertanggung jawab untuk urusan agama di Yerusalem sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada 1994 dengan Israel.
Pernyataan bersama dari pemimpin ketiga negara itu mengatakan bahwa seluruh Muslim yang datang dengan damai dapat mengunjungi dan beribadah di Masjid Al-Aqsa, dan situs-situs suci Yerusalem lainnya tetap terbuka untuk jamaah yang damai dari semua agama.
Status dari situs yang dianggap suci dalam Kristen dan Islam itu telah lama menjadi topik sensitif. Fokus ketegangan tidak lebih dari kompleks Masjid Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Haram al-Sharif.
Kerangka ambigu dari pernyataan tersebut secara langsung mempengaruhi hak perwalian dari Yordania. Namun, otoritas Yordania tampaknya berhati-hati untuk ikut campur.
"Ini adalah topik yang sangat sensitif. Negara harus mempertimbangkan ribuan orang Yordania yang bekerja di UEA yang mungkin akan terpengaruh jika Amman menentang keras setiap perubahan pada status quo," kata seorang pejabat senior Yordania yang bertanggung jawab atas urusan Yerusalem.
Di sisi lain, kesepakatan Israel-UEA, yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 18 Agustus lalu dan merupakan kesepakatan ketiga yang dicapai Israel dengan negara Arab. Namun kerja sama itu bisa meningkatkan prospek kesepakatan serupa dengan negara-negara Teluk yang pro-Barat.
Trump mengatakan para pemimpin dari kedua negara akan menandatangani perjanjian di Gedung Putih dalam tiga pekan. Di bawah kesepakatan itu, Israel berjanji untuk menghentikan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat, sebuah konsesi yang disambut baik oleh Eropa dan beberapa pemerintah Arab pro-Barat sebagai pendorong harapan perdamaian.
Meski demikian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan meninggalkan rencananya untuk mencaplok Lembah Jordan dan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
(wk/luth)
