Terlepas dari hal tersebut, Bima sendiri mengaku tak mau Kota Bogor ikut menerapkan PSBB total seperti DKI. Pasalnya, Bima menilai langkah tersebut tak efektif untuk menekan lonjakan kasus COVID-19.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 11 September 2020 - 07:40 WIB
WowKeren - Kepala daerah se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) telah menggelar rapat untuk membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total DKI pada Kamis (10/9). Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total mulai Senin (14/9) pekan depan menyusul meningkatnya kasus COVID-19.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, lantas menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan PSBB total di Ibu Kota masih belum jelas. Oleh sebab itu, Bima meminta agar Anies berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini.
"Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi," tutur Bima dilansir CNN Indonesia pada Jumat (11/9). "Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi."
Menurut Bima, rapat kepala daerah se-Jabodetabek kemarin masih belum mengambil keputusan apa pun. Belum diputuskan apakah daerah penyangga DKI Jakarta akan mengikuti langkah serupa dengan kembali menerapkan PSBB total.
Bima mengungkapkan bahwa para kepala daerah se-Jabodetabek sepakat meminta Gubernur Anies untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep dan rumusan PSBB total dapat disempurnakan.
Anies sendiri disebut akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9) besok. Nantinya, rapat kepala daerah akan kembali digelar pada Senin (14/9) mendatang.
"Jadi sebetulnya belum ada, langkah-langkah detail dari Pak Gubernur, yang disampaikan ke kita. Jadi pak gubernur sepertinya harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat hari Sabtu," jelas Bima. "Baru kemudian Senin Pak Gubernur, koordinasi lagi dengan kita."
Terlepas dari hal tersebut, Bima sendiri mengaku tak mau Kota Bogor ikut menerapkan PSBB total seperti DKI. Pasalnya, Bima menilai langkah tersebut tak efektif untuk menekan lonjakan kasus COVID-19.
Bima mengaku pihaknya punya konsep lain untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, yaitu dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Selain itu, anggaran juga menjadi salah satu alasan Bima menolak penerapan PSBB total.
"Pemerintah pusat siap enggak mengucurkan tambahan bansos? APBD siap enggak? TNI-Polri siap enggak?" pungkas Bima. "Kalau enggak siap, enggak usah."
(wk/Bert)
