Diperintah Jokowi Turunkan Kasus Corona Dalam 2 Pekan, Luhut Siapkan Jurus Ini
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Luhut diminta Jokowi untuk fokus menangani pandemi corona di 9 provinsi prioritas. Luhut pun langsung menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan TNI- Polri di sembilan provinsi tersebut.

WowKeren - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo unuk fokus menangani pandemi di sembilan provinsi prioritas dalam waktu dua pekan. Sembilan provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Komite COVID- 19 pun langsung menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan TNI- Polri di sembilan provinsi tersebut. Menurut Luhut, Jokowi meminta agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran," tutur Luhut dalam rapat koordinasi pada Selasa (15/9). "Yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (angka kesembuhan), dan penurunan mortality rate (angka kematian)."

Jokowi sendiri disebut meminta sembilan provinsi itu dijadikan prioritas karena daerah-daerah tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus COVID-19 di Indonesia. Sembilan provinsi tersebut juga menyumbang 68 persen kasus aktif corona di Tanah Air.


Untuk memenuhi target Jokowi tersebut, Luhut mengaku sudah menyiapkan tiga jurus. Antara lain adalah operasi yustisi untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

"Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi," jelas Luhut. "Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik."

Nantinya, Luhut akan menggelar rapat teknis dengan Kepala Daerah kesembilan provinsi tersebut dalam dua hari ke depan. Dengan demikian, langkah yang akan dilakukan dapat terkoordinasi.

"Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya," pungkas Luhut. "Harus jelas pembagian tugasnya, siapa berbuat apa, dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts