Pilkada di Tengah Pandemi Ancam Keselamatan, Jokowi Disebut Berpotensi Langgar UU
Nasional
Pilkada 2020

Jika Presiden Joko Widodo tetap nekat melanjutkan gelaran Pilkada maka akan berpotensi melawan konstitusi dan janjinya sendiri yang menyebut akan mengutamakan keselamatan rakyat.

WowKeren - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menuai kontroversi. Pasalnya, gelaran Pilkada di tengah pandemi justru berpotensi mengancam keselamatan orang banyak.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo meminta agar KPU sebagai penyelenggara, untuk menunda pelaksanaan Pilkada ini. Pilkada, menurutnya lebih baik dihelat saat situasi sudah benar-benar aman.

"KAMI meminta kepada KPU dan penyelenggara negara khususnya pemerintah untuk membatalkan/menunda Pelaksanaan Pilkada tersebut," kata Gatot dilansir CNN Indonesia, Senin (21/9). "Sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia."

Pilkada pada umumnya melibatkan masyarakat banyak dalam partisipasinya sehingga sangat berpotensi menjadi media penularan COVID-19. Jika hal ini terjadi maka jumlah kasus COVID-19 di Indonesia akan semakin parah. Yang mana, hal ini bisa mengancam keselamatan masyarakat.


Sedangkan di lain sisi, pemerintah wajib menjalankan amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap rakyat Indonesia. Jika Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap nekat melanjutkan gelaran Pilkada maka akan berpotensi melawan konstitusi dan janjinya sendiri yang menyebut akan mengutamakan keselamatan rakyat di atas kepentingan ekonomi.

"Pelaksanaan Pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut," tegas Gatot. "Dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi."

Ia mengingatkan KPU tentang kondisi COVID-19 di Indonesia yang saat ini semakin meningkat. Bahkan korban yang berjatuhan juga sudah banyak. Oleh sebab itu, ia berharap agar KPU bisa menunjukkan rasa prihatin untuk segera menunda gelaran ini.

Pemerintah, dikatakannya, harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat. "Dari pada mementingkan hal lain. Baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik/Pelaksanaan Pilkada," ujar Gatot.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts