Media Asing Sorot Kunjungan Prabowo ke AS, Singgung Soal Pelanggaran HAM
Instagram/prabowo
Nasional

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya sempat dilarang masuk ke Negeri Paman Sam selama dua dekade, di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, George H.W. Bush, hingga Barack Obama.

WowKeren - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan kerja di bidang pertahanan. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjutak, mengabarkan bahwa sang Menhan telah tiba di AS dan akan berkegiatan di Negeri Paman Sam hingga 19 Oktober 2020 mendatang.

"Sudah," tutur Dahnil pada Kamis (15/10). Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Pak Prabowo sudah di Amerika," jelas Dasco.

Adapun kunjungan Prabowo ke AS ini mendapat sorotan dari sejumlah media asing, salah satunya The New York Times. Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sebelumnya sempat dilarang masuk ke Negeri Paman Sam selama dua dekade, di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, George H.W. Bush, hingga Barack Obama.


Namun kini larangan tersebut telah dicabut dan Prabowo akan segera bertemu dengan para pejabat Pentagon. The New York Times menuliskan bahwa kunjungan kerja Prabowo ini menunjukkan pentingnya Indonesia sebagai sekutu potensial AS dalam melawan Tiongkok. Namun, undangan AS kepada Prabowo juga disebut menandakan adanya degradasi hak asasi manusia (HAM) ke masalah diplomatik kecil.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lainnya bahkan disebut telah meminta agar pemerintahan Presiden Donald Trump membatalkan kunker tersebut. Mereka menyebut bahwa kunker Prabowo dalam melanggar aturan AS sendiri tentang masuknya orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Kunker ini juga disebut bisa merusak upaya di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang, sejak tahun 2000, memasuki AS, karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran HAM," demikian kutipan surat kelompok tersebut kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. "Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto baru- baru ini adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama."

Sebagai komandan pasukan khusus negara di bawah Presiden Soeharto pada akhir 1990-an, Prabowo diberhentikan dari militer oleh panel jenderal karena diduga telah memerintahkan penculikan aktivis mahasiswa. Ia juga dituduh melakukan kekejaman di Timor Timur, bekas provinsi yang memisahkan diri dari Indonesia pada 1999 dan merdeka pada 2002.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts