WowKeren - Pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait umat Muslim berujung pada pada seruan boikot produk negara tersebut di sejumlah negara di dunia. Seruan boikot tersebut rupanya mulai berdampak di masyarakat.

Salah satunya, seorang warga Cinere, Depok bernama Willy melaporkan pagi ini kesulitan mendapatkan produk susu bayi di salah satu jaringan mini market besar di kawasan Cinere. Ia harus mengurungkan niatnya membeli susu bayi di mini market tersebut lantaran produknya ditarik dari rak display.

Willy mengatakan jika karyawan mini market mengaku menarik produk tersebut dari daftar jualan lantaran ada imbauan boikot produk Prancis. "Tadinya mau beli susu SGM LLM di situ, itu ada susunya tapi lagi pada diberesin dari rak. Saya tanya kenapa kok diberesin, katanya lagi diboikot sementara," kata Willy dilansir detikcom, Rabu (4/11).

Willy kemudian beralih ke toko lain dan mendapatkan produk yang diinginkannya di toko susu dan perlengkapan bayi. Susu SGM sendiri merupakan salah satu produk asal Prancis yang banyak dijual di mini market di Indonesia.

Selain SGM, brand asal Prancis lainnya yang menjadi barang langganan masyarakat Indonesia seperti Aqua hingga Garnier. Di Indonesia, seruan boikot produk Prancis disampaikan oleh MUI.

Sebelumnya, Danone Indonesia buka suara menanggapi aksi boikot produk Prancis di Tanah Air. Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus beroperasi dengan tetap menyediakan produk-produk meskipun ramai aksi boikot produk Prancis.

Arif menegaskan jika produknya tak berkaitan dengan pandangan politik negara mana pun. Selain itu, Arif menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan adanya aksi boikot produk Prancis akibat pernyataan Presiden Macron. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memastikan jika pemerintah tidak akan melakukan boikot terhadap produk prancis. Sebaliknya, pemerintah RI akan terus berupaya untuk meningkatkan investasi di negeri ini.

"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi," kata Mahendra dilansir CNBC Indonesia, Rabu (4/11). "Kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak dilakukan pemerintah."