Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyatakan bahwa dirinya memerintahkan pencopotan lantaran pemasangan baliho itu dianggap menabrak aturan yang ada.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 21 November 2020 - 15:34 WIB
WowKeren - Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman telah mengakui bahwa pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq oleh sekelompok orang berbaju loreng dilakukan atas perintahnya. Pernyataan Dudung tersebut lantas mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk Partai Gerindra.
Menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya, Dudung pun angka bicara. Ia mengaku tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib Rizieq.
"Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya?" tutur Dudung dilansir detikcom pada Sabtu (21/11). "Terus mau diam saja?"
Lebih lanjut, Dudung menuturkan bahwa dirinya memerintahkan pencopotan baliho Habib Rizieq kepada jajaran Kodam Jaya lantaran Satpol PP dan kepolisian tidak berdaya. Dudung pun menegaskan bawha dirinya akan terus melakukan pencopotan baliho-baliho tersebut. "Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho)," tegas Dudung.
Sebelumnya, Dudung menyatakan bahwa dirinya memerintahkan pencopotan lantaran pemasangan baliho itu dianggap menabrak aturan yang ada. Sehingga setiap orang harus menjalankan aturan yang berlaku. ia mengancam tidak akan segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang berpotensi memecah belah persatuan NKRI.
"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung di Monas, Jakarta, Jumat (20/11). "Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari."
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono lantas memberikan kritik karena TNI dinilai kurang berwenang untuk menertibkan baliho. Ia lantas meminta TNI untuk kembali fokus pada tugas pokoknya.
"Kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya, yaitu menjadi kekuatan pertahanan negara," terang Bambang. "Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu."
(wk/Bert)
