Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo berharap agar siapa pun yang menjadi Menteri KP bisa mengutamakan kepentingan publik.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 25 November 2020 - 17:28 WIB
WowKeren - Nama Susi Pudjiastuti turut ramai diperbincangkan usai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari tadi. Banyak warganet yang rindu dan menyatakan harapannya agar Susi kembali memegang jabatan sebagai Menteri KP.
Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo lantas mengomentari fenomena tersebut. Menurut Wahyudi, banyak yang meminta Susi untuk kembali karena kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri KP dinilai baik.
"Kalau saya sekadar melihat pendapat dari para nelayan dari para pengamat di bidang perikanan. Datanya tentu saja bisa dicek," tutur Wahyudi dilansir Kumparan. "Memang Bu Susi mendapat apresiasi dari masyarakat karena berani melakukan terobosan terkait dengan otoritas di kementerian KKP."
Salah satu contoh terobosan Susi adalah selalu memihak kepada nelayan. Selain itu, Susi juga menyadari sebagai negara maritim, aset-aset Indonesia yang berada di lautan juga harus dilindungi.
"Selama ini nelayan praktis tidak ada yang melindungi, jadi bu Susi saya kira mempunyai terobosan paling tidak kepentingan nelayan kepentingan orang-orang yang membutuhkan perlindungan usaha mereka di bidang perikanan terlindungi," jelas Wahyudi. "Dan kedua, negara kita maritim kalau kita tidak dilindungi sangat sayang sebagian besar dari aset yang kita miliki dicuri terus oleh nelayan asing itu, ya tidak akan kita mendapatkan manfaat optimal."
Sementara itu, Menteri KP yang baru justru melakukan perubahan kebijakan yang banyak dinilai kurang pas dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Salah satunya terkait izin ekspor benih lobster atau benur yang diduga menjadi penyebab ditangkapnya Menteri Edhy.
"Belakangan kalau mengikuti beritanya ternyata malah kemudian menteri yang baru banyak terlibat di dalam perubahan kebijakan yang jangan-jangan ini kepentingan sepihak soal misal ekspor benur dan berbagai kebijakan yang dibalik diubah tapi tidak tahu alasannya pertimbangannya apa," jelas Wahyudi. "Ada yang menebak ini ada kepentingan sempit yang tidak mendasarkan diri pada kepentingan publik."
Wahyudi pun berharap agar siapa pun yang menjadi Menteri KP bisa mengutamakan kepentingan publik. Menteri KP juga diharap bisa melindungi nelayan dan melindungi aset negara di bidang maritim.
(wk/Bert)
