Sejumlah pakar menyarankan Menteri ad interim Luhut Binsar Pandjaitan agar kebijakan ekspor benih lobster diberhentikan secara total. Pasalnya, aturan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara tetangga.
- Nidya Putri
- Senin, 30 November 2020 - 11:11 WIB
WowKeren - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Posisinya yang kosong itu pun diserahkan kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan untuk sementara.
Sebagai langkah pertamanya, Luhut pun langsung memanggil jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas perihal peraturan menteri (Permen) soal ekspor benih lobster. Hasilnya, kebijakan tersebut akan dihentikan untuk sementara dan dievaluasi.
Namun, para pakar tak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka menyarankan agar kebijakan ini lebih baik disetop total karena dinilai hanya menguntungkan negara tetangga.
Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana menilai kebijakan itu lebih baik dihentikan secara permanen. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan Vietnam.
"Menurut saya baiknya di setop permanen ekspor benih lobster karena secara bisnis hanya akan menguntungkan Vietnam," kata Suhana dilansir detikcom, Senin (30/11). "Perlu diingat bahwa Vietnam merupakan negara pesaing Indonesia dalam pasar lobster konsumsi di pasar internasional."
Sejak Indonesia membuka keran ekspor benih lobster, Vietnam semakin menguasai pasar lobster internasional. Padahal, pasokan benih lobster berasal dari Indonesia.
"KKP perlu belajar dari kebijakan 5 tahun terakhir, bahwa ketika benih lobster dilarang ekspor, nilai ekspor Indonesia naik sangat tinggi dan Vietnam justru kebalikannya, nilai ekspornya terus menurun," ujarnya. "Tapi sekarang sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai pasar lobster Internasional karena pasokan benih dari Indonesia."
Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Dia minta ekspor benih lobster disetop karena dinilai merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan manfaat ekonomi-sosial dalam jangka panjang.
Abdul meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi total kebijakan tersebut dengan menyetop ekspor benih lobster dan menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya lobster kepada nelayan dalam negeri. "Kami kembali mengingatkan dan mendesak kepada KKP untuk mengevaluasi total kebijakan ekspor benih lobster dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lobster untuk kepentingan dalam negeri saja yakni usaha pembesaran dalam rangka memberikan kemakmuran bagi masyarakat pembudidaya lobster dan nelayan dalam negeri," katanya.
Abdul mengaku miris dan sedih mengetahui pernyataan Luhut yang menyebutkan aturan ekspor benih lobster tidak salah. "Saya cukup miris mendengar pernyataan Pak Luhut, beliau menyatakan ekspor benih lobster tidak ada masalah, tetap bisa jalan hanya sekarang dievaluasi dan dihentikan terlebih dahulu. Saya cukup miris dan sedih karena beliau mengabaikan semua fakta yang dikhawatirkan oleh publik terutama yang ditemukan oleh KPK dan KPPU dengan persaingan usaha tidak sehatnya," tuturnya.
(wk/nidy)
