Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menekankan jika petugas bisa melakukan tindakan tegas jika ada pemilih yang melanggar aturan demi keselamatan bersama.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 09 Desember 2020 - 09:01 WIB
WowKeren - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak digelar hari ini, Rabu (9/12) di 270 wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di sejumlah wilayah yang berstatus zona merah COVID-19, Pilkada tetap dilangsungkan.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan jika hingga saat ini belum ada rekomendasi penundaan Pilkada di zona merah. Oleh sebab itu, Pilkada tetap digelar namun harus dengan benar-benar memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Sampai sekarang belum ada penundaan di zona merah," kata Wiku dalam siaran pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa (8/12). "Namun Satgas meminta adanya tindakan tegas apabila para pemilih tidak menegakkan disiplin saat Pilkada."
Wiku menekankan jika petugas bisa melakukan tindakan tegas jika ada pemilih yang melanggar aturan. "Apabila pemilih tidak menerapkan disiplin maka penyelenggara berhak menolak partisipasi pemilih di TPS yang bersangkutan," tegasnya.
Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan bersama mengingat gelaran Pilkada sendiri ini digelar saat di tengah situasi pandemi. "Kami meminta agar baik masyarakat maupun petugas di TPS dapat benar-benar mematuhi protokol kesehatan di TPS," tegasnya.
Sementara itu sebelumnya, pihak Istana mewanti-wanti pelaksanaan pencoblosan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, HAM dan Keamanan Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas meminta agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan.
"Perlu adanya penguatan koordinasi semua pihak yang terlibat untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Sigit pada Rabu (2/12). Sigit juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi empat arahan terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Diketahui, rencana gelaran Pilkada sendiri tak luput dari kontroversi. Tak sedikit pihak yang meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada. Sebab, gelaran yang satu ini sangat berpotensi menjadi media penularan virus corona. Sehingga dikhawatirkan akan membuat kasus melonjak.
(wk/zodi)
