IAKMI menilai jika di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 09 Desember 2020 - 11:33 WIB
WowKeren - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai jika seharusnya proses vaksinasi di Indonesia bisa dilakukan secara gratis. Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua macam skema untuk vaksinasi, yakni gratis dan berbayar.
IAKMI menilai jika di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menyebut jika pengelolaan vaksin sebaiknya dilakukan semuanya oleh pemerintah.
"Saya bicara atas nama IAKMI, pengelolaan vaksin seharusnya dilakukan pemerintah semuanya," kata Hermawan dilansir CNN Indonesia, Rabu (9/12). "Baik penanganan, distribusi, penyelenggaraan, termasuk pembiayaan. Tidak boleh dilepaskan ke swasta."
Ia menegaskan jika dampak akibat wabah seharusnya sudah menjadi tanggungan negara sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan sesuai prinsip berkeadilan tanpa pandang bulu. "Namanya wabah itu semua harus gratis, jangankan vaksin atau obat, kerugian karena wabah saja harus diganti oleh negara," tegasnya.
Adanya dua macam skema vaksinasi dikhawatirkan memicu ketimpangan di tengah masyarakat. Padahal, masalah pandemi dan penyakit menular ini bukan persoalan personal melainkan menjadi masalah seluruh warga negara.
Jika terjadi ketimpangan di masyarakat, alih-alih pandemi selesai yang ada justru membuat lebih rumit penanganan COVID-19. "Kalau ada hal-hal seperti ini, tentu saja inilah yang membuat runyam penanganan COVID-19. Pasti ada unsur ketidakadilan," kata dia.
Skema vaksin berbayar dinilai justru akan menghambat upaya pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Sebab menurutnya, pada umumnya masyarakat akan enggan divaksin apabila berbayar. "Daya beli akan memengaruhi kemauan untuk membeli, jadi ada orang yang seharusnya divaksinasi tapi tidak dapat divaksinasi," pungkas Hermawan.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan jika meyakinkan orang terkait pentingnya vaksin akan lebih efektif dibanding mewajibkan vaksinasi. Kendati demikian, hal itu memang bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Yang jelas, WHO tidak sepakat dengan cara yang mewajibkan vaksinasi.
(wk/zodi)
